Kendari – Sukses meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) membuat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sultra menjadi rujukan studi tiru di Sultra. Buktinya tahun ini, sebanyak 4 instansi telah “berguru” pada Satker yang dinahkodai oleh Silvester Sili Laba ini.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, menyambut baik semangat instansi dan satker Kementerian di Sultra yang menjadikan pihaknya sebagai rujukan studi tiru di Sultra terlebih untuk belajar mendapatkan predikat WBK
“Pada 2020 kami berhasil mewujudkan Kanwil Kemenkumham Sultra yang WBK. Tentu ini sangat berharag bagi teman-teman untuk belajar dalam membangun reformasi birokrasi dan menciptakan WBK,” ungkapnya usai menerima peserta studi tiru dari BPOM dan Lanud TNI AU Haluoleo, kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yoseph Nahak Klau bersyukur bisa melaksanakan studi tiru di Kanwil Kemenkumham Sultra. Pasalnya, pihaknya kini tidak perlu lagi keluar daerah untuk mencari ilmu dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Kami belajar karena Kanwil Kemenkumham Sultra sudah mendapat WBK. Banyak yang kita pelajari dari bebagai area layanan yang ada serta inovasinya yang luar biasa. Misalnya ada pojok aspirasi dan lainnya,” ungkapnya.
Senada, Komandan Lanud TNI AU Halu Oleo, Kolonel Pnb Andy F. Picaulima mengapresiasi layanan publik yang dihadirkan Kemenkumham Sultra. Menurutnya, layanan terbaik yang dihadirka patut ditiru sehingga bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
“Memang kami berneda karena jarang bersentuhan dengan masyarakat. Akan tetapi ada beberapa layanan kita yang dibutuhkan warga. Misalnya layanan kesehatan. Nah lewat studi tiru ini kami bisa belajar bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ilmu yang kami dapat akan kami implementasikan di wilayah kerja Lanud Haluoleo,” pungkasnya.
Sekedar informasi, selain BPOM Kendari dan Lanud TNI AU Halu Oleo, Kanwil Kemenkumham Sultra sebelumnya telah menerima peserta studi tiru dari Kanwil Kemenag Sultra dan DPRD Konkep. Studi tiru dilakukan sebagai sarana edukasi kepada satker untuk meningkatkan layanan publik. (Red)
Discussion about this post