Ketua DPD Aswin Sultra Soroti Ketimpangan Pengamanan Polisi di Lokasi Sengketa Eks PGSD Wua-wua

KENDARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Sulawesi Tenggara, Fianus Arung, menyampaikan kritik tajam terkait pelaksanaan pengamanan oleh Polda Sultra dalam proses konstatering (pencocokan data fisik) objek sengketa lahan eks PGSD Wua-wua.

Fianus, yang memantau langsung proses tersebut, menilai adanya standar ganda dalam pola pengamanan yang diterapkan aparat kepolisian.

Ia membandingkan pengamanan ketat yang diberikan kepada pihak lawan dengan pengamanan minim saat pihak Kopperson—selaku pemegang hak HGU—mengajukan permohonan serupa.

“Situasinya sangat berbeda saat Kopperson meminta pengamanan. Polisi yang mengamankan di titik konstatering tidak lebih dari 15 personel. Padahal sama-sama meminta kebutuhan pengamanan,” ujar Fianus di Kendari, baru-baru ini.

Menurut pengamatannya, saat pelaksanaan dilakukan oleh pejabat yang mendapat perintah khusus, puluhan personel bersenjata lengkap dikerahkan untuk membuat perimeter dan mengawal petugas. Sebaliknya, saat Kopperson menuntut haknya secara prosedural, dukungan keamanan dinilai sangat minim.

Fianus menegaskan bahwa negara, melalui aparat penegak hukum, seharusnya bersikap adil dalam menegakkan putusan pengadilan yang belum terlaksana sepenuhnya terhadap hak Kopperson.

ASWIN Sultra mendesak Polda Sultra untuk memberikan klarifikasi terkait perbedaan perlakuan ini guna menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas institusi kepolisian.

Penulis : Riswan

Editor : Agus Setiawan