Komisi X DPR RI Tinjau Sensus Ekonomi 2026 di Sultra, Gubernur Andi Sumangerukka Tekankan Data Akurat untuk Pembangunan

RADARKENDARI.ID — Kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sorotan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Aula Lantai IV Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2026).

Dalam agenda tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka didampingi Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kunjungan Komisi X DPR RI yang dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat implementasi sistem statistik nasional di daerah.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih adanya sejumlah tantangan, seperti implementasi regulasi yang belum optimal, koordinasi antar instansi yang perlu diperkuat, serta sistem informasi statistik yang belum sepenuhnya terintegrasi.

“Kita harus memastikan sinkronisasi data sektoral berjalan baik agar tidak terjadi perbedaan maupun duplikasi data. Penguatan sistem informasi statistik menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama dalam membangun tata kelola data yang berkualitas dan berkelanjutan.

Terkait Sensus Ekonomi 2026, ia memastikan kesiapan daerah untuk mendukung penuh agenda nasional tersebut. Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Sensus ekonomi ini harus kita sukseskan bersama, karena akan menjadi dasar kebijakan ekonomi yang lebih presisi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan implementasi kebijakan statistik berjalan optimal di daerah.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan regulasi statistik serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi,” ungkapnya.

Ia menyebut sejumlah tantangan utama, di antaranya koordinasi antar instansi, standarisasi data, keterbatasan SDM, hingga pemanfaatan data yang belum maksimal dalam perencanaan pembangunan.

Meski begitu, ia memberikan apresiasi atas capaian Sulawesi Tenggara yang dinilai membanggakan di tingkat nasional.

Di antaranya, masuk 8 besar nasional dalam pengelolaan data statistik EPSS 2024/2025, meraih penghargaan Anindhita Wistara Data, serta Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

“Pertumbuhan ekonomi Sultra juga masuk 5 besar nasional sebesar 5,79 persen, dengan populasi usaha yang meningkat hingga 200 persen dalam 10 tahun terakhir,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal kuat dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di daerah.

“Semoga ini menjadi semangat untuk menghasilkan data berkualitas yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih melesat ke depan,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan Badan Pusat Statistik, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tenggara diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan data yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Editor : Agus Setiawan