Diduga Ada ‘Cawe-Cawe’ Pimpinan DPRD Sultra, Aliansi Mahasiswa Merdeka Desak Partai NasDem Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kader “Bandel”

KENDARI – Gejolak politik terkait proses pergantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kian memanas.

Menanggapi polemik yang berlarut-larut tersebut, kelompok yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Merdeka secara terbuka melayangkan kecaman keras terhadap adanya dugaan intervensi atau “cawe-cawe” oleh Pimpinan DPRD Sultra saat ini.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Merdeka, Ali Gufron, menilai bahwa dinamika yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar konflik internal partai politik biasa.

Menurutnya, situasi ini telah bergeser menjadi kegaduhan publik yang berpotensi merusak marwah kelembagaan DPRD Sultra serta mengorbankan stabilitas daerah.

“Kami mengecam keras dugaan cawe-cawe Pimpinan DPRD Sultra dalam proses pergantian pimpinan yang hingga hari ini terus menimbulkan polemik berkepanjangan. Sikap tersebut dinilai telah melewati batas etika politik dan mencederai mekanisme internal partai,” tegas Ali Gufron dalam pernyataan resminya didepan Kantor DPW Partai NasDem Sultra, Senin (25/05/2026).

Mengancam Kinerja Dewan dan Agenda Penting Daerah

Ali Gufron menambahkan, ketidakjelasan status pergantian pimpinan ini berdampak langsung pada efektivitas kerja para wakil rakyat. Jika dibiarkan, energi DPRD Sultra akan habis hanya untuk konflik kepentingan internal, bukan untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat.

Beberapa agenda vital daerah yang terancam terhambat akibat situasi yang tidak kondusif ini di antaranya: Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pelaksanaan rapat paripurna.

Selanjutnya, Pembentukan dan evaluasi peraturan daerah (Perda), dan Pengawasan proyek pemerintah dan pembahasan program strategis daerah.

“Publik dapat menilai bahwa elit politik saat ini lebih sibuk mempertahankan jabatan dibandingkan memperjuangkan kebutuhan rakyat. Padahal, DPRD seharusnya memberikan keteladanan dalam menghormati aturan organisasi dan demokrasi,” lanjut Ali.

4 Tuntutan Tegas Aliansi Mahasiswa Merdeka

Atas dasar keprihatinan tersebut, Ali Gufron bersama Aliansi Mahasiswa Merdeka menyatakan sikap tegas dan menuntut empat poin utama:

Pertama, Desak Partai NasDem Bertindak: Meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem untuk segera mengambil langkah tegas dan menegakkan AD/ART partai terhadap kader yang diduga melawan keputusan organisasi.

Kedua, Kejelasan Status Pimpinan: Mendesak DPRD Sultra untuk segera memperjelas status pergantian pimpinan demi menjaga stabilitas kelembagaan dan memastikan kinerja dewan tidak terganggu.

Ketiga, Sanksi Tegas bagi Pembangkang: Menilai tindakan menghambat keputusan partai sebagai bentuk pembangkangan organisasi yang wajib diberikan sanksi tegas.

Keempat, Copot Jabatan: Mendesak agar pihak yang terbukti melawan keputusan partai segera dicopot dari jabatan kader maupun jabatan strategis di partai sebagai bentuk penegakan disiplin.

Di akhir pernyataannya, Ali Gufron mengingatkan bahwa partai politik maupun lembaga DPRD tidak boleh dikuasai oleh kepentingan segelintir pihak demi mempertahankan kekuasaan.

“Apabila polemik ini terus dibiarkan tanpa ketegasan, maka yang dirugikan bukan hanya internal partai atau DPRD, tetapi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang membutuhkan kerja nyata, stabilitas politik, serta pelayanan publik yang maksimal,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pewarta media ini masih berusaha mendapatkan hak jawab (klarifikasi) pimpinan DPRD Sultra dari Fraksi NasDem atas pemberitaan ini.

Editor : Agus Setiawan