Gapembi Tolak Wacana Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis

RADAR KENDARI  — Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) secara tegas menolak keras wacana moratorium atau penundaan operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah yang digulirkan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sikap tersebut diambil setelah GAPEMBI menggelar rapat konsolidasi nasional merespons isu penundaan program flagship (super prioritas) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Ketua Umum GAPEMBI, Alven Stony, menegaskan komitmen seluruh anggotanya untuk tegak lurus mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis demi mewujudkan kedaulatan gizi dan memutus rantai stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut GAPEMBI, penundaan atau penghentian sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat merenggut hak konstitusional anak bangsa untuk mendapatkan asupan gizi layak.

Langkah tersebut juga dinilai bertolak belakang dengan arahan tegas Presiden Prabowo yang menargetkan akselerasi radikal dari 5.000 dapur menjadi 30.000 unit dapur SPPG dalam waktu satu tahun.

GAPEMBI mengingatkan bahwa moratorium sepihak akan menimbulkan dampak destruktif yang masif di berbagai sektor. Disektor Politik, moratorium SPPG berpotensi menggerus kepercayaan publik di tingkat akar rumput.

Sektor Sosial: Menghancurkan rantai pasok ekonomi lokal, merugikan petani, peternak, UMKM, serta memutus mata pencaharian ribuan tenaga kerja lokal.

Sektor Ekonomi: Meruntuhkan kepercayaan pelaku usaha dan investor akibat ketidakpastian regulasi pada program prioritas presiden.

“Para mitra merupakan pelaku UMKM yang telah melakukan investasi masif untuk infrastruktur Dapur SPPG Mandiri dengan estimasi modal mencapai Rp 2 hingga Rp 3 miliar per unit dapur,” ungkap Alven Stony.

“Total investasi mitra UMKM ini bernilai kisaran Rp 60 hingga Rp 90 triliun, dan saat ini sebagian besar masih dalam tahap pengembangan usaha serta belum mencapai pengembalian modal (return on investment) secara penuh.” tambahnya.

Sebagai langkah konkret demi kepastian iklim investasi dan keberlanjutan program, GAPEMBI merilis Asta Aspirasi Mitra BGN yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, Komitmen Tegak Lurus: Mendukung penuh tanpa syarat keberlanjutan jangka panjang program MBG di seluruh Indonesia.

Kedua, Siap Penuhi Standar Tinggi: Memastikan seluruh anggota siap memenuhi target akselerasi dapur dengan menjaga mutu, higienitas, dan ketepatan distribusi sesuai juknis BGN.

Ketiga, Efisiensi Anggaran: Mendukung semangat efisiensi anggaran negara tanpa merugikan investasi yang telah dikeluarkan mitra.

Keempat, Desakan Kaji Ulang Moratorium: Memohon pemerintah mengkaji ulang kebijakan pembekuan operasional dapur karena dampak sistemiknya yang luas.

Kelima, Jaminan Hukum Investasi: Meminta Presiden menerbitkan payung hukum atau regulasi kuat guna melindungi investasi mitra UMKM yang bernilai puluhan triliun rupiah.

Keenam, Penguatan Kelembagaan BGN: Mengusulkan penempatan SDM berkompeten dan profesional dari level pusat hingga daerah di internal BGN guna menyelesaikan kendala teknis secara objektif.

Ketujuh, Menolak SE Nomor 12 Tahun 2026: Menyatakan penolakan terhadap Surat Edaran (SE) No. 12 tanggal 17 Juni 2026 karena dinilai tumpang-tindih dan kontradiktif dengan SK Kepala BGN JUKNIS No. 401.1 tanggal 29 Desember 2025 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah berjalan.

Kedelapan, Dorongan Kolaborasi Positif: Mengusulkan pembentukan tim asistensi bersama antara BGN, pelaku usaha, dan akademisi untuk merumuskan standardisasi nasional yang bersifat solutif (problem-solving), bukan restriktif.

Rapat konsolidasi nasional ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, DIY, Riau, Lampung, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, hingga Banten.

GAPEMBI meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan aspirasi ini dan memastikan roda operasional Dapur Makan Bergizi Gratis tetap berputar demi masa depan generasi penerus bangsa.

Editor : Agus Setiawan