Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Soroti Pembangunan di Sahara Maroko

RADAR KENDARI – Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, memaparkan perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Maroko dalam pertemuan Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi persoalan dekolonisasi.

Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Barat. Kehadirannya dalam forum tersebut merupakan yang keempat kalinya.

Tahun ini, lebih dari 100 petisioner turut berpartisipasi dalam pembahasan persoalan Sahara di Komite 4 PBB.

Dalam pernyataannya, Teguh menekankan bahwa hak atas pembangunan tidak semestinya hanya dipandang sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan.

Ia menyoroti pelaksanaan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang mulai diterapkan sejak 2015 di wilayah Sahara.

Menurut Teguh, kebijakan tersebut telah mendorong perubahan di sejumlah kota, khususnya Laayoune dan Dakhla, yang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pembangunan.

Teguh mengatakan, pengalaman langsung saat mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024 menjadi salah satu dasar pandangannya mengenai perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

“ Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Ini merupakan bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.

Dalam pemaparannya, Teguh juga menyoroti pembangunan sejumlah infrastruktur strategis yang menurutnya berperan dalam menghubungkan kawasan Sahara dengan jaringan ekonomi yang lebih luas.

Salah satunya adalah proyek jalan tol Tiznit-Dakhla serta pembangunan Pelabuhan Atlantik Dakhla. Infrastruktur tersebut disebut memiliki posisi penting dalam pengembangan konektivitas kawasan, termasuk menuju koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.

Selain infrastruktur transportasi, investasi di sektor energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air juga disoroti sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan energi dan sumber daya air di kawasan Sahara.

Teguh berpandangan, pembangunan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan ketika komunitas internasional melihat masa depan wilayah Sahara, sehingga persoalan politik tidak mengesampingkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.

Teguh turut menyinggung aspek partisipasi politik masyarakat di wilayah yang disebut sebagai Provinsi Selatan Maroko.

Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam proses politik nasional.

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan representasi perempuan dalam pemerintahan Maroko sebagai bagian dari dinamika politik nasional.

Namun, berbagai klaim mengenai kondisi politik dan tingkat dukungan masyarakat di Sahara tetap menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas terkait status dan masa depan wilayah tersebut.

Persoalan Sahara Barat sendiri merupakan isu yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan masih menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam konteks perkembangan terbaru, Teguh menyoroti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025). Resolusi yang diadopsi pada 31 Oktober 2025 tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026.

Resolusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB dan utusannya dalam memfasilitasi negosiasi dengan menjadikan proposal otonomi Maroko sebagai dasar pembicaraan untuk mencapai penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.

Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan juga menyerukan kepada para pihak untuk terlibat dalam pembicaraan tanpa prasyarat dengan tujuan mencapai solusi politik final yang dapat diterima bersama dan memberikan ruang bagi penentuan nasib sendiri masyarakat Sahara Barat.

Teguh menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum untuk mendorong proses politik yang lebih konkret.

Ia berpandangan bahwa pembahasan mengenai masa depan Sahara perlu mempertimbangkan berbagai dimensi secara bersamaan, mulai dari aspek politik, pembangunan, ekonomi, sosial, hingga kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya, momentum diplomatik yang berkembang perlu dimanfaatkan untuk mendorong dialog dan mencari penyelesaian politik yang dapat diterima oleh para pihak.

“Sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini untuk mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan,” kata Teguh.

Persoalan Sahara Barat selanjutnya masih akan menjadi bagian dari proses politik yang difasilitasi PBB, dengan para pihak didorong untuk melanjutkan dialog dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

EDITOR : AGUS SETIAWAN