Menakar Gelaran KKMM: Agenda Politik atau Kepentingan Publik?

Ada kecenderungan setiap kali organisasi kedaerahan menggelar kegiatan besar, sebagian publik buru-buru menilainya sebagai konsolidasi politik.

Hal serupa mulai mengiringi penyelenggaraan Silaturahmi Akbar dan Festival Budaya Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kendari yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu peserta dengan agenda budaya, tradisi Haroa, hingga penyajian lebih dari seribu dulang.

Padahal panitia telah berulang kali menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan ruang memperkuat persaudaraan masyarakat Muna serta melestarikan budaya, bukan panggung politik praktis.

Jika demikian, mungkin pertanyaan yang lebih menarik justru bukan apakah kegiatan ini bermuatan politik, melainkan mengapa kita selalu lupa melihat nilai ekonomi dari sebuah perhelatan budaya?

Indonesia selama ini terlalu sering memandang festival budaya sebagai biaya penyelenggaraan. Padahal dalam perspektif ekonomi regional, sebuah festival adalah instrumen untuk menggerakkan permintaan domestik (domestic demand), menciptakan perputaran uang lokal, memperkuat UMKM, hingga memperluas jejaring sosial yang pada akhirnya menghasilkan aktivitas ekonomi baru.

Silaturahmi Akbar KKMM sebenarnya memenuhi hampir seluruh karakteristik sebuah economic event.

Bayangkan apabila target kehadiran sekitar 20.000 peserta benar-benar tercapai. Sebagian besar tentu datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara, bahkan dari luar daerah.

Mereka membutuhkan transportasi, membeli bahan bakar, menggunakan hotel, menyewa penginapan, makan di rumah makan, membeli kopi, berbelanja oleh-oleh, hingga menggunakan jasa transportasi daring.

Bagi pelaku usaha kecil di Kota Kendari, keramaian seperti ini merupakan berkah ekonomi yang tidak selalu hadir setiap pekan.

Dalam ilmu ekonomi regional terdapat konsep multiplier effect, yakni setiap rupiah yang dibelanjakan pengunjung tidak berhenti pada transaksi pertama.

Ketika seseorang membeli makanan seharga Rp50.000, uang tersebut kemudian digunakan pedagang membeli bahan baku kepada pemasok, pemasok membayar pekerja, pekerja membelanjakan kembali pendapatannya. Satu transaksi sederhana akhirnya menghasilkan putaran ekonomi yang jauh lebih besar daripada nilai awalnya.

Karena itu, festival budaya seharusnya tidak lagi dipandang sebagai acara seremonial semata, melainkan sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi daerah.

Lebih jauh lagi, kegiatan KKMM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan festival biasa. Peserta yang hadir bukan sekadar wisatawan, melainkan diaspora Muna yang telah lama tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam berbagai studi pembangunan daerah, diaspora memiliki tiga modal penting, yaitu modal finansial, modal sosial, dan modal pengetahuan.

Mereka membawa jejaring bisnis, pengalaman profesional, peluang investasi.

Sering kali investasi justru lahir bukan dari ruang rapat formal, melainkan dari percakapan santai antara keluarga, teman lama, atau sesama perantau yang kembali berkumpul.

Dari sinilah muncul gagasan membuka restoran, membangun usaha logistik, mengembangkan sektor perikanan, hingga mendukung UMKM lokal.

Sayangnya, manfaat ekonomi seperti ini sering kali luput dari perhatian.

Padahal negara-negara maju telah lama menjadikan festival budaya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi lokal.

Jepang memiliki festival daerah (matsuri), Korea Selatan mengembangkan festival budaya sebagai daya tarik wisata, sementara berbagai kota di Eropa menggunakan kegiatan komunitas untuk memperkuat ekonomi kreatif.

Mereka memahami bahwa identitas budaya bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga aset ekonomi.

Sulawesi Tenggara sebenarnya memiliki modal yang sama. Tradisi Haroa, penyajian seribu lebih dulang, pakaian adat, musik tradisional, hingga nilai-nilai Kawunaha merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai ekonomi apabila dikemas secara profesional.

Bahkan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian lebih dari seribu dulang berpotensi meningkatkan eksposur media dan memperkuat daya tarik wisata budaya Sulawesi Tenggara.

Bayangkan apabila kegiatan seperti ini didokumentasikan secara baik, dipromosikan melalui media digital, dikolaborasikan dengan pelaku ekonomi kreatif, serta dijadikan agenda tahunan.

Dampaknya bukan hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat citra Kendari sebagai kota yang mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan budaya berskala besar.

Di sinilah pemerintah daerah dapat memainkan peran strategis. Bukan mengambil alih organisasi masyarakat. Melainkan menciptakan ekosistem agar setiap kegiatan budaya menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Misalnya dengan menghadirkan bazar UMKM, pameran produk unggulan daerah, ruang promosi investasi, festival kuliner, hingga business matching antara diaspora dan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, pengunjung tidak hanya datang untuk menghadiri acara, tetapi juga berbelanja, berinvestasi, bahkan membuka peluang usaha baru.

Pendekatan seperti ini jauh lebih produktif dibandingkan sekadar memperdebatkan apakah sebuah kegiatan memiliki aroma politik atau tidak.

Tentu saja, dalam negara demokrasi, setiap warga bebas memiliki preferensi politik. Organisasi kemasyarakatan pun tidak dapat mengontrol pilihan politik setiap anggotanya.

Namun akan menjadi tidak adil apabila sebuah agenda budaya langsung dicap sebagai konsolidasi politik hanya karena dihadiri tokoh-tokoh publik. Panitia sendiri telah menegaskan bahwa Silaturahmi Akbar KKMM merupakan agenda memperkuat persaudaraan dan pelestarian budaya, bukan ajang politik praktis.

Justru apabila masyarakat terus melihat segala sesuatu melalui kacamata politik, kita berisiko kehilangan kesempatan membaca potensi ekonomi yang jauh lebih besar.

Barangkali inilah saatnya mengubah cara pandang. Alih-alih bertanya siapa yang memperoleh keuntungan politik dari Silaturahmi Akbar KKMM, mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah: berapa banyak pedagang kecil yang dagangannya laris, berapa banyak hotel yang terisi, berapa banyak pengemudi transportasi yang memperoleh tambahan pendapatan, serta berapa banyak peluang usaha baru yang lahir dari pertemuan ribuan warga Muna?

Karena pada akhirnya, kerukunan tidak hanya menghasilkan harmoni sosial. Kerukunan juga dapat menjadi modal ekonomi. Dan ketika modal sosial berhasil diubah menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, maka sebuah perhelatan budaya tidak lagi sekadar menjadi agenda tahunan, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.**