Dana Transfer Berkurang Rp300 M, Pemkot Kendari Selektif Kelola Anggaran Pembangunan RT

RADARKENDARI.ID – Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan persiapan program strategis di level akar rumput melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembiayaan Pembangunan Tingkat RT.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Kendari pada Rabu (7/1/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran kepala OPD teknis, Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, serta tenaga ahli pembiayaan yang fokus pada pengembangan lingkungan di tingkat RT.

Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini merupakan prioritas yang harus terintegrasi secara formal dalam sistem perencanaan daerah.

“Program pembiayaan pembangunan tingkat RT ini wajib masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bersama. Bappeda bersama tim ahli juga telah merumuskan naskah akademik sebagai dasar pelaksanaannya,” ujar Saiful.

Mengingat tahun 2026 merupakan tahun perdana pelaksanaan, Pemkot Kendari menerapkan prinsip kehati-hatian.

Saiful menjelaskan bahwa tidak semua RT akan menerima bantuan secara serentak karena perlunya proses identifikasi mendalam guna mencegah duplikasi anggaran.

* Prioritas Lokasi: RT yang sudah tersentuh dana kelurahan (asumsi Rp200 juta per kelurahan) akan dievaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

* Transparansi: Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan di lapangan.

Kondisi fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam realisasi program ini. Saiful mengungkapkan bahwa Kota Kendari mengalami pengurangan dana transfer dari pusat yang cukup signifikan, yakni mencapai hampir Rp300 miliar.

“Dengan total sekitar 1.065 RT di Kendari, perhitungan anggaran harus dilakukan secara sangat selektif. Mengingat adanya tekanan dana transfer, tidak mungkin seluruh RT langsung mendapatkan alokasi Rp100 juta sekaligus,” jelasnya.

Saat ini, Bappeda terus melakukan sinkronisasi berbagai sumber pembiayaan, baik dari APBD (honor RT/RW, operasional puskesmas, dll) maupun non-APBD seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), demi memastikan pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran.

Editor : Agus Setiawan