Evaluasi Layanan 112 Februari 2026: 2.716 Panggilan Masuk, 252 Laporan Diteruskan ke Instansi Terkait

RADARKENDARI.ID – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis laporan evaluasi layanan Call Center 112 untuk periode 1–28 Februari 2026. Hasilnya, sebanyak 2.716 panggilan masuk tercatat selama sebulan terakhir.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, mengungkapkan dari total panggilan tersebut, 2.213 panggilan atau 81 persen dinyatakan valid. Sementara 503 panggilan lainnya atau 19 persen tergolong tidak valid, seperti prank dan ghost call.

“Layanan 112 ini adalah wajah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami terus berupaya memastikan setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi,” ujar Sahuriyanto, Rabu (4/3/2026).

Dari 2.213 panggilan valid, sebanyak 252 tiket laporan diteruskan ke instansi terkait. Rinciannya, 125 tiket telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan 127 tiket lainnya masih dalam proses penanganan.

Secara sektoral, capaian kinerja antarinstansi menunjukkan variasi. DAMKAR menerima 10 laporan dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Sementara DISHUB menerima laporan terbanyak yakni 77 laporan, namun baru 10 yang selesai dan 67 masih dalam proses.

PUPR menerima 7 laporan yang hingga kini belum terselesaikan. Adapun POLRES dan PLN mencatat tingkat penyelesaian 100 persen, masing-masing dari 7 dan 36 laporan yang masuk.

Di tingkat kecamatan, Mandonga mencatat 9 laporan (3 selesai, 6 belum selesai), Poasia 4 laporan (1 selesai, 3 belum selesai), dan Kendari Barat 3 laporan (1 selesai, 2 belum selesai).

Kecamatan Baruga, Puuwatu, dan Wua-Wua masing-masing memiliki satu laporan yang belum terselesaikan, sedangkan Kecamatan Kambu seluruh laporannya masih dalam proses.

Jenis laporan terbanyak masih didominasi persoalan perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), penebangan pohon, gangguan listrik, serta masalah sanitasi seperti bak sampah penuh. DISHUB menjadi instansi dengan laporan terbanyak, disusul PLN, DLHK, dan DAMKAR.

Sahuriyanto juga menyoroti produktivitas 14 petugas call taker yang berhasil menjawab 2.213 panggilan valid. Ia mengimbau masyarakat agar menggunakan layanan darurat tersebut secara bijak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan prank call. Setiap panggilan palsu sangat berpotensi menghambat penanganan laporan darurat yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” tegasnya.

Berdasarkan indikator kualitas layanan atau Service Level Agreement (SLA), tercatat 66 persen indikator mengalami peningkatan, sementara 34 persen mengalami penurunan. Keluhan warga masih didominasi lambatnya penanganan LPJU dan penumpukan sampah.

Menurut Sahuriyanto, evaluasi rutin ini menjadi dasar penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami tidak ingin ada laporan warga yang terabaikan. Semua tiket kami pantau dan kami dorong instansi teknis agar respons lebih cepat dan tepat,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, dalam ekspose satu tahun kepemimpinannya menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terbuka.

“Ribuan laporan warga yang tertangani melalui layanan ini adalah bukti komitmen kami bahwa pemerintah tidak boleh jauh dari kesulitan rakyatnya dan tidak boleh tertutup terhadap akses informasi. Semua ini untuk mempermudah urusan masyarakat dan menghidupkan urat nadi ekonomi Kota Kendari,” tegasnya.

Editor : Agus Setiawan