Polda Sultra Tekankan Efektivitas Anggaran Melalui Program ANEV IKPA

RADARKENDARI.ID — Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pengelolaan anggaran sekaligus mendorong akuntabilitas kinerja keuangan di lingkungan Polda Sultra.

Anev yang berlangsung di Aula Biro Logistik Polda Sultra tersebut diikuti para Kabagren Polres, Kasubbagrenmin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga operator SAKTI. Forum ini membahas capaian IKPA serta berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran.

Sejumlah indikator strategis menjadi fokus evaluasi, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja anggaran.

Selain itu, beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain deviasi halaman III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta capaian output program.

Kabidkeu Polda Sultra, M. Kunto Wibisono, menegaskan bahwa evaluasi IKPA harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil serta manfaat yang dirasakan.

“IKPA merupakan tolok ukur penting dalam melihat efektivitas pengelolaan anggaran. Evaluasi seperti ini harus menjadi budaya kerja untuk mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu melakukan langkah perbaikan yang terukur, sehingga pelaksanaan anggaran Tahun 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran, tertib administrasi, dan selaras dengan target organisasi.

Senada dengan itu, Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra, Bais Adiputra, mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran.

Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan rakyat, yang harus dipertanggungjawabkan secara optimal.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian geopolitik dan berdampak pada ekonomi, menurutnya, stabilitas fiskal harus dijaga melalui kebijakan yang disiplin dan pelaksanaan anggaran yang presisi.

“Setiap satuan kerja harus berpindah dari pola pikir ‘menghabiskan anggaran’ menjadi ‘menghasilkan manfaat publik yang terukur’,” tegasnya.

Dengan evaluasi ini, Bidkeu Polda Sultra optimistis kualitas pelaksanaan anggaran ke depan semakin meningkat, sekaligus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan nasional.

Editor : Agus Setiawan