Tokoh Masyarakat Buton Surati Presiden Prabowo, Tagih Keadilan Hilirisasi Aspal Buton

KENDARI – Tokoh masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara, Basiran, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, ia meminta pemerintah meninjau kembali rencana pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, dan mengembalikannya ke Pulau Buton sebagai daerah penghasil bahan baku utama.

Basiran menilai kebijakan menempatkan proyek hilirisasi Aspal Buton di luar daerah sumber daya bertentangan dengan semangat pemerataan ekonomi serta cita-cita hilirisasi nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.

“Jangan biarkan Buton hanya mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kami, sementara kemegahan industrinya dibangun di tempat lain,” tegas Basiran dalam surat terbukanya yang dikutip pewarta media ini, Minggu (03/05/2026).

Ia mengingatkan kembali kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tambang Aspal Buton pada 27 September 2022. Saat itu, kata Basiran, Jokowi menegaskan bahwa Buton harus menjadi pusat industri aspal, bukan sekadar lokasi penambangan.

Namun, Basiran mengaku prihatin setelah mengetahui proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” dalam daftar 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) justru direncanakan berada di Karawang.

Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi membuat Buton hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara nilai tambah industri, lapangan kerja, dan pendapatan daerah justru dinikmati wilayah lain.

“Generasi muda Buton selama ini banyak terpaksa merantau ke Papua, Maluku, hingga Kalimantan karena minimnya lapangan pekerjaan di kampung halaman,” ujarnya.

Selain itu, Basiran menilai alasan efisiensi logistik dengan menempatkan pabrik di Pulau Jawa tidak tepat.

Sebab, kebutuhan aspal nasional tersebar di seluruh Indonesia, khususnya kawasan timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara.

Ia menegaskan posisi Pulau Buton sangat strategis karena berada di jalur distribusi nasional menuju kawasan barat dan timur Indonesia.

Basiran juga menyoroti keberadaan sejumlah fasilitas industri di Buton yang dinilai belum dimaksimalkan.

Salah satunya pabrik milik BUMN serta pabrik milik swasta nasional PT KPA yang sebelumnya memproduksi aspal ekstraksi dan pernah digunakan untuk proyek jalan di Sulawesi Tenggara hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun saat ini, kata dia, pabrik tersebut berhenti beroperasi dan telah merumahkan para pekerjanya sejak 2025.

Dalam suratnya, Basiran meminta Presiden Prabowo meninjau ulang keputusan terkait lokasi pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang serta mengembalikan pusat industri pengolahan aspal ke Pulau Buton atau setidaknya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan dukungan regulasi berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu di Kabupaten Buton yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

“Kami mendukung penuh visi hilirisasi nasional. Namun hilirisasi tanpa keadilan bagi daerah penghasil hanyalah bentuk eksploitasi baru,” tutup Basiran.

Editor : Agus Setiawan