Pemerhati Hukum Polisikan Kades di Pomalaa Kolaka Atas Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Identitas Ganda

RADAR KENDARI — Kasus dugaan pemalsuan dokumen serta penggunaan identitas ganda resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang pemerhati hukum bernama Sukry pada Jumat, 6 November 2026.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor: STPL/B/977/XI/2026/SPKT, laporan ini menyeret seorang terlapor berinisial S atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. S saat ini diketahui menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Saat ditemui, Sukry menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari temuan penyalahgunaan dokumen ijazah milik orang lain atas berinisial H.

Ijazah tersebut diduga dipinjamkan kepada S untuk melamar pekerjaan di PT Ingol pada Juni 2005 di Hotel Ilham, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka.

Namun dalam perkembangannya, penggunaan dokumen dan identitas tersebut diduga tidak hanya berhenti pada pelamaran kerja, melainkan meluas hingga ranah politik praktis dan administrasi kependudukan.

Dari hasil penelusuran pihak pelapor, ditemukan adanya kejanggalan identitas berupa kesamaan nomor induk Kartu Keluarga (KK) antara H dan S, namun dengan data diri, nama, serta wilayah yang berbeda.

“Nomor induk kartu keluarga sama, nama berbeda, istri sama. Yang membedakan adalah kabupatennya, yakni Kabupaten Bantaeng dengan Jeneponto. Tidak mungkin dua KK ini sama untuk orang yang berbeda. Olehnya itu, ini landasan kami melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diusut tuntas,” ungkap Sukry.

Selain persoalan kependudukan dan pemilu, pelapor juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa surat kuasa.

Dalam dokumen tersebut, H tercatat memberikan kuasa kepada S untuk keperluan pendaftaran perusahaan.

Kendati demikian, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa dokumen-dokumen itu turut dipakai di luar keperluan pendaftaran perusahaan semata.

Atas berbagai temuan dan dugaan pelanggaran hukum tersebut, pihak pemerhati hukum mendesak Polres Kolaka agar segera menindaklanjuti dan memproses laporan secara transparan demi tegaknya supremasi hukum.

Pewarta media berusaha menghubungi S untuk mendapatkan keterangan resmi terkait polemik ini. (Tim)