Angka Penduduk Miskin di Sultra Bertambah, Pakar Ekonomi : Kode Keras Bagi Pemerintah

Kendari – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis persentase penduduk miskin periode Maret 2023. Hasilnya, penduduk miskin di Sultra naik 6,79 ribu orang menjadi 321,53 ribu orang terhadap September 2022.

Merespon hal tersebut, Pakar Ekonomi Sultra, Syamsul Anam mengatakan kemiskinan masih menjadi problem utama pemerintah. Ia menilai, pemerintah belum berhasil mengatasi masalah sosial tersebut.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Buka Cabang ke 45 di Kendari, J Trust Bank Siap Berkontribusi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sultra

100 radarkendari.id

“Beberapa hal yang menjadi higlight perekonomian Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Semester I salah satunya adalah peningkatan jumlah warga miskin dan ketimpangan antar kelompok pendapatan yang makin lebar,” ungkap Syamsul Anam, Senin (24/07/2023).

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kota Kendari ini menambahkan, peningkatan kemiskinan di Sultra jika ditinjau dari lokus problem secara spasial ada di Pedesaan meski diperkotaan juga terjadi hal yang sama. “Kemiskinan misalnya jika diperiksa pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan lokusnya ada di desa-desa kita,” ujarnya.

Demikian juga, lanjut dia, ketimpangan pendapatan makin melebar dipedesaan padahal desa merupakan sumber ketahanan ekonomi secara alamiah atau secara regional.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Sambut Hari Kemerdekaan, Kalla Toyota Hadirkan Promo DP 12 Juta

121 radarkendari.id

Ia menambahkan, sumber tergerusnya desa secara statisik sebenarnya juga sudah terang benderdang, misalnya NTP (Nilai Tukar Petani) daerah yang juga mengalami tekanan, harga yang konsisten mengalami peningkatan serta peningkatan pengangguran.

“Ingat warga miskin itu kalau dilihat persentase kita yang mencapai 11 persen jumlahnya setara dengan 443.980 orang Miskin atau Sultra masuk kategori ‘BIG TEN’ penghasil warga miskin di Indonesia,” kata Syamsul Anam.

“Ini (masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan) merupakan kode keras bagi pemangku kepentingan untuk memeriksa ulang seluruh kebijakan penguatan penduduk yang rentan pada kemiskinan terutama di perdesaan,” pungkasnya. (Rk)