Kemarau Panjang, Pemkot Kendari Tetapkan Status Siaga Kekeringan

Kendari – Badai El Nino masih melanda tanah air termasuk Kota Kendari. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan status siaga kekeringan.

Di Kendari, terdapat lima kelurahan yang terdampak El Nino. Lima kelurahan itu Kelurahan Labibia, Wawombalata, Benua Nirae, Petoaha, dan Kelurahan Tondonggeu.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemkot Kendari Usul 10 Perumahan Dapat Bantuan PSU 

151 radarkendari.id

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Fadlil Suparman mengungkapkan, Pemkot Kendari telah menetapkan status siaga kekeringan. Kebijakan itu merujuk pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Kendari Nomor 1307 Tahun 2023.

“Pak Wali Kota sudah menetapkan status siaga. Jadi kita saat ini sudah status siaga bencana kekeringan termasuk siaga air bersih dan Karhutlah (Kebakaran Hutan dan Lahan),” ungkap Fadlil Suparman, kemarin.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, pihaknya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak dan membuka posko komando siaga kekeringan di Kelurahan yang terdampak.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Optimalkan Potensi Kerajinan Daerah, Pemkot Kendari Bangun Kantor Dekranasda

136 radarkendari.id

“Kami sudah membuka posko komando. Kami juga sudah menyalurkan air bersih di Kelurahan Labibia pada 40 KK, Wawombalata 30 KK dan Benua Nirae 75 KK, Petoaha 15 KK, dan di Kelurahan Tondonggeu sekitar 100 KK. Khusus di Kelurahan Tondonggeu kami sudah menyiapkan tandon agar masyarakat mudah mengakses air bersih,” ungkap Fadlil Suparman.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengungkapkan, beberapa kelurahan kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga butuh penanganan dari Pemerintah.

Menurutnya, segala antisipasi harus segera dilakukan Pemkot Kendari, karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badai El Nino ini masih berlangsung hingga awal 2024.

“Langkah-langkah yang dilakukan yakni memberikan suplai air bersih yang dilakukan oleh OPD, TNI Polri termasuk melibatkan PDAM dan sekarang sedang didata keluarga yang terdampak tersebut,” ungkapnya.

Selain menangani air bersih, pihaknya juga berupaya meminimalisir dampak gagal panen terhadap 210 haktare sawah di kawasan Amohalo Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga.

Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini, memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggunakan 3 dari 5 mesin pompanya untuk mengalihkan air ke kawasan persawahan Amohalo di Kecamatan Baruga.

(wan/wan)