Dr.Teguh Santosa RADAR KENDARI – Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI membantah anggapan bahwa 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google sepanjang kuartal III-2026 merupakan jaringan buzzer atau pendengung yang dikelola pemerintah.
Juru Bicara Bakom Pemerintah RI, Dr. Teguh Santosa, menegaskan, laporan Google berjudul Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis pada 30 Oktober 2026 tidak pernah menyebut pemerintah Indonesia sebagai pengelola, pendana, maupun pihak yang mengarahkan ribuan kanal tersebut.
Menurut Teguh, laporan Google hanya menggambarkan kecenderungan isi konten dan tidak mengungkap identitas aktor di balik kanal-kanal yang ditindak.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah ‘buzzer pemerintah’ adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, label linked to Indonesia dalam buletin Google merupakan penanda geografis yang juga digunakan untuk negara lain. Label tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pemerintah atau institusi tertentu.
Teguh menilai, tanpa adanya atribusi yang jelas, penyimpulan bahwa pemerintah memelihara jaringan akun terkoordinasi merupakan kesimpulan yang tidak didukung data primer.
Selain persoalan atribusi, Bakom RI juga mempertanyakan transparansi metodologi Google dalam menetapkan dan menghapus 19.389 kanal tersebut.
Google dilaporkan melakukan penutupan secara berantai sepanjang Juli hingga September 2026 melalui mekanisme related channel terminations, yakni penghapusan sejumlah kanal yang dinilai memiliki keterkaitan berdasarkan sistem otomatis maupun peninjauan manual.
Menurut Teguh, mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan apabila sistem algoritma keliru mengidentifikasi hubungan antarkanal.
Ia mencontohkan sejumlah kasus kesalahan penautan dan penghapusan kanal di YouTube yang pernah terjadi sebelumnya.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” katanya.
Teguh juga mengingatkan bahwa jumlah kanal yang ditutup tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur besarnya operasi pengaruh di suatu negara.
Sebab, berdasarkan laporan-laporan sebelumnya, jaringan kanal yang ditindak platform digital juga kerap didominasi unggahan spam dengan tema musik, hiburan, hingga gaya hidup.
Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan satu operator mengendalikan ratusan hingga ribuan akun media sosial secara bersamaan. Karena itu, banyaknya akun yang ditindak tidak otomatis menggambarkan jumlah pelaku maupun luasnya pengaruh di tengah masyarakat.
Teguh menegaskan, pemerintah tidak membela praktik manipulasi opini publik melalui jaringan akun terkoordinasi, apa pun narasi yang dibawanya.
Bahkan, apabila kanal-kanal tersebut terbukti digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, Bakom RI mendukung langkah penindakan terhadap praktik tersebut.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan bahaya penggunaan teknologi AI untuk mengoperasikan ribuan akun demi membentuk ruang gema atau echo chamber.
Peringatan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah pada 8 April 2026, peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada 18 September 2026, serta forum Tanwir Muhammadiyah di Palu pada 14 November 2026.
Dalam berbagai kesempatan itu, Presiden menyoroti praktik buzzer dan akun robot yang digerakkan pemodal besar karena berpotensi memecah belah masyarakat serta merusak iklim demokrasi.
“Negara tidak membutuhkan jaringan akun bayaran untuk membela diri karena pemerintah bekerja berdasarkan data dan kinerja nyata. Justru kami yang paling berkepentingan untuk mengetahui siapa pemesan dan pendana di balik ribuan kanal tersebut,” tutur Teguh.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google membuka data atribusi beserta bukti penindakan secara transparan kepada publik.
Bakom RI menilai keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui pihak yang sebenarnya berada di balik jaringan kanal yang ditutup, sekaligus memastikan penelusuran berlangsung objektif.
Dengan demikian, informasi mengenai penindakan ribuan kanal YouTube tersebut diharapkan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak yang berpotensi menimbulkan prasangka dan kesalahpahaman di ruang publik.
EDITOR : AGUS SETIAWAN
Tidak ada komentar