Jasa Raharja Perkuat Transformasi Berbasis Data, Pelayanan Santunan dan Keselamatan Jadi Fokus 2027

RADAR KENDARI – PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat transformasi operasional berbasis data dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi fokus utama dalam Operational Performance Forum bertema “Evaluate 2026, Level Up 2027” yang digelar di Yogyakarta pada 13–15 November 2026.

Forum ini menjadi momentum evaluasi kinerja operasional sepanjang 2026 sekaligus merumuskan strategi peningkatan pelayanan pada 2027.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan transformasi operasional perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target internal. Lebih dari itu, perubahan harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian perusahaan, yakni pendanaan (funding), pelayanan santunan (claim), dan keselamatan transportasi (safety).

“Evaluasi kinerja harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Pada 2027, pemanfaatan data dan teknologi akan terus diperkuat agar pelayanan Jasa Raharja semakin cepat, tepat, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Awaluddin.

Pada aspek pendanaan, Jasa Raharja akan mengoptimalkan penerimaan melalui pemanfaatan data, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem Samsat dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).

Sementara pada pelayanan santunan, transformasi diarahkan pada integrasi sistem digital, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas biaya perawatan korban kecelakaan. Upaya tersebut tetap mengedepankan pemenuhan hak korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun dalam aspek keselamatan transportasi, Jasa Raharja mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis data.

Program keselamatan akan difokuskan pada intervensi di titik rawan kecelakaan, kolaborasi lintas sektor, serta pengukuran dampak program terhadap penurunan angka kecelakaan dan fatalitas.

“Kita tidak boleh berhenti pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Setiap program harus memiliki dampak yang terukur, baik terhadap peningkatan kualitas pelayanan maupun keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Penguatan transformasi operasional tersebut juga membutuhkan dukungan dan sinergi lintas lembaga.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara tiga pilar Samsat, yakni pemerintah daerah, Polri, dan Jasa Raharja.

Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Jasa Raharja memiliki posisi strategis dalam menjaga harmonisasi penyelenggaraan Samsat. Dengan penerapan opsen PKB dan BBNKB, kolaborasi perlu diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota agar pelayanan kepada masyarakat dan penerimaan daerah dapat semakin optimal,” kata Agus.

Senada, Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Sumardji menekankan pentingnya pelayanan Samsat yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut perubahan kondisi sosial dan ekonomi harus direspons dengan menghadirkan pelayanan yang relevan, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata.

“Petugas harus memahami kebutuhan masyarakat, menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat, dan memastikan setiap persoalan diselesaikan secara terukur. Ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme harus tetap menjadi landasan dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra Samal, mengingatkan bahwa Jasa Raharja memiliki tanggung jawab strategis sebagai penyelenggara program asuransi sosial.

Menurutnya, keberlanjutan pelaksanaan mandat perusahaan dan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat harus terus dijaga.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini, turut menyoroti pentingnya memperjelas posisi dan karakteristik jaminan kecelakaan lalu lintas yang diselenggarakan Jasa Raharja dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Ia menjelaskan, program Jasa Raharja memiliki sejumlah prinsip yang selaras dengan konsep jaminan sosial, antara lain kepesertaan wajib, cakupan perlindungan yang tidak membedakan kelompok masyarakat tertentu, serta orientasi perlindungan yang tidak semata-mata mengejar keuntungan.

Pada penutupan forum, Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Ariyandi, menegaskan pentingnya pemahaman seluruh pegawai terhadap proses bisnis utama perusahaan.

Pemahaman tersebut menjadi bekal bagi setiap insan Jasa Raharja dalam memberikan informasi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, mulai dari prosedur pelayanan, pembayaran iuran, hingga penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Forum tersebut juga dihadiri Vice President Manajemen Pendanaan Akhdiyat Setya Purnama, Vice President Manajemen Pelayanan Dodi Apriyansyah, serta jajaran operasional Jasa Raharja.

Hasil evaluasi kinerja 2026 selanjutnya akan diterjemahkan menjadi program kerja operasional yang konkret dan terukur pada 2027.

Melalui penguatan pendanaan, pelayanan santunan, dan program keselamatan, Jasa Raharja menargetkan terbentuknya ekosistem perlindungan yang semakin terintegrasi, dengan pelayanan lebih berkualitas dan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.

EDITOR : AGUS SETIAWAN