Kecelakaan Lalu Lintas Kerap Diawali dari Pelanggaran, Jasa Raharja Sultra Dorong Kesadaran Berlalu Lintas

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 12:59 139 redaksi

RADAR KENDARI – Pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara.  Berbagai perilaku, seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak

menggunakan perlengkapan keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, hingga kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan data Ditlantas Polda Sultra sepanjang Januari sd. Oktober 2026 tercatat 6.020 pelanggaran lalu lintas di Provinsi Sultra.

Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi knalpot tidak sesuai spek (knalpot brong) sebanyak 3.236 pelanggaran, tidak pakai helm sebanyak 2.171 pelanggaran dan melawan arah sebanyak 103 pelanggaran dan 510 termasuk pelanggaran lalu lintas lainnya.

Sementara itu, pada periode yang sama tercatat 1.740 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 254 orang meninggal dunia dan 2.809 orang mengalami luka-luka.

Direktur lalu lintas Polda Sultra Kombes Pol. Dr. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa “Pelanggaran lalu lintas dapat menciptakan situasi yang membahayakan, baik bagi pelanggar maupun pengguna jalan lainnya.

Misalnya, melanggar batas kecepatan dapat mengurangi waktu pengendara untuk bereaksi, sedangkan menerobos lampu lalu lintas berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan dari arah lain.

”Keselamatan berkendara perlu dibangun melalui pemahaman bahwa setiap aturan memiliki tujuan untuk mengendalikan risiko di jalan. Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan serta penegakan hukum,” kata Argowiyono.

Prof. Dr. Ir. Adris A. Putra, S.T., M.T., IPM., selaku akademisi sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sulawesi Tenggara, menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan.

Menurutnya, kesadaran dan kedisiplinan setiap pengguna jalan dalam mematuhi rambu, marka, batas kecepatan, serta ketentuan berkendara tidak hanya melindungi keselamatan diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Tenggara, Nur Akbar SE., MM., CRA. menyampaikan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas terus menjadi perhatian bersama dalam upaya menekan kecelakaan dan fatalitas di wilayah tersebut.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk mendorong pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, serta kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat dan komunitas pengguna jalan,” kata Nur Akbar.

Sejumlah program telah dijalankan selama periode tahun 2026 bersama para pemangku kepentingan antara lain Program Forum Keselamatan Lalu Lintas (FKLL), program PPKL (Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas), Safety Campaign, Diklat Pengemudi dan Awak Angkutan Umum, Program PPGD (Pelatihan Penanganan Gawat Darurat), Giat Ramp Check bersama Stakeholder, Mobile Unit Keselamatan

Lalu Lintas (MUKL) berupa pemeriksaan Kesehatan bagi awak dan penumpang angkutan umum di beberapa terminal di Wilayah Provinsi Sultra, Pembuatan/Pemasangan Sarana & Prasarana Spanduk Himbauan serta Survey Titik Rawan Laka.

Nur Akbar mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi setiap aturan lalu lintas, seperti menjaga kecepatan, menggunakan helm dan sabuk keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. “Jangan menunggu kecelakaan terjadi untuk menyadari pentingnya keselamatan.

Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan Bersama,” ungkapnya.

Selain memperkuat upaya pencegahan, Jasa Raharja juga memastikan hak masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Seluruh proses pengurusan santunan Jasa Raharja tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat diimbau untuk mengurus santunan secara langsung melalui kantor Jasa Raharja atau petugas yang berwenang tanpa menggunakan jasa perantara.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kepastian pelayanan secara mudah, transparan, dan akuntabel.

Editor : Agus Setiawan

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA