Kursi KI Sultra Kosong, Ombudsman Minta Gubernur ASR Segera Bentuk Komisioner

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 16:21 79 redaksi

RADAR KENDARI – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo, mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) segera mengambil langkah membentuk kembali Komisi Informasi (KI) Sultra yang hingga kini mengalami kekosongan komisioner selama sekitar tujuh bulan.

Kekosongan tersebut terjadi setelah masa periodisasi komisioner KI Sultra sebelumnya berakhir pada 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat penyelesaian sengketa informasi publik, terutama ketika masyarakat menghadapi penolakan permintaan informasi dari badan publik.

Mastri menegaskan, keberadaan Komisi Informasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, kelembagaan tersebut tidak semestinya dibiarkan kosong hanya karena alasan keterbatasan anggaran.

Menurutnya, Komisi Informasi memiliki mandat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus menangani sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik.

“Jadi manakala terjadi sengketa informasi, maka itu menjadi ranah kewenangan dari Komisi Informasi Publik,” ujar Mastri, Selasa (17/11/2026) dilansir dari Media Online Media Kendari.

Ia mengingatkan, kekosongan komisioner KI Sultra dapat menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan hak memperoleh informasi.

“Nah ketika Komisi Informasi Publik Provinsi itu terjadi kekosongan, maka ketika terjadi sengketa informasi, itu tidak ada lembaga yang punya kewenangan untuk menangani atas sengketa informasi publik,” tegasnya.

Mastri mencontohkan, ketika warga meminta informasi kepada badan publik, tetapi permintaan tersebut ditolak, masyarakat membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut.

“Artinya, kalau hari ini warga Sultra mau minta informasi ke badan publik, lalu ditolak, lalu mau sengketa, mau mengadu ke mana? Tidak ada yang bisa putuskan!” ungkapnya.

Karena itu, Ombudsman mendorong Pemerintah Provinsi Sultra, khususnya Gubernur dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai leading sector, segera mengambil langkah untuk mengisi kembali kelembagaan KI Sultra.

Mastri menyebut Dinas Kominfo memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sehingga perlu berperan aktif mendorong pembentukan kembali komisioner KI.

Terkait kemungkinan terkendala anggaran, Mastri menilai pemerintah provinsi tetap memiliki ruang untuk mengkaji sejumlah alternatif agar kelembagaan Komisi Informasi tidak terus mengalami kekosongan.

Menurutnya, terdapat dua opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah.

Pertama, melakukan rekrutmen atau seleksi terbuka untuk menjaring komisioner baru. Namun, proses tersebut membutuhkan persiapan, waktu, dan dukungan anggaran.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap komisioner sebelumnya untuk mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan masa kerja, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau misalnya rekrutmen baru itu memakan waktu dan membutuhkan anggaran, maka bisa saja dilakukan evaluasi atas KI yang sudah ada,” ujar Mastri.

Ia menyerahkan keputusan teknis tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sultra untuk dikaji dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

“Kami serahkan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan kajian. Tapi pada pokoknya karena ini adalah amanah undang-undang, untuk pembentukan Komisi Informasi tentunya di bawah kondisi keuangan negara yang terjadi efisiensi, tentunya dilakukan penyesuaian juga dalam rangka itu,” tambahnya.

Meski demikian, Mastri menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan kelembagaan Komisi Informasi tanpa komisioner.

“Tetapi dalam konteks kelembagaan, mestinya Komisi Informasi Publik tidak boleh tidak dibentuk dengan alasan karena tidak ada anggaran,” tegasnya.

Mastri menjelaskan, sikap Ombudsman dalam persoalan ini adalah mendorong pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah, bukan mendesak dengan mengabaikan kewenangan pemerintah daerah.

“Mendorong, bukan mendesak. Mendorong untuk segera dilakukan pembentukan KI yang sudah selesai periodisasinya,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan KI sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara.

Tanpa lembaga tersebut, masyarakat berpotensi kehilangan ruang penyelesaian ketika hak memperoleh informasi dari badan publik tidak terpenuhi. “Kalau KI tidak ada, berarti tidak ada kepastian atas keterbukaan informasi publik,” tutup Mastri.

Editor : Agus Setiawan

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA