Perkuat Keterbukaan Informasi, BPJS Kesehatan Kendari dan Komisi Informasi Gelar Media Workshop

RADARKENDARI.ID – BPJS Kesehatan Cabang Kendari bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Media Workshop sebagai langkah strategis memperkuat keterbukaan informasi publik terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kegiatan ini bertujuan membangun ekosistem komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab antara badan publik, insan pers, serta lembaga pengawas.

Acara yang diikuti oleh jurnalis dari media cetak, online, dan elektronik ini dibuka langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rinaldi Wibisono.

Dalam sambutannya, Rinaldi menekankan bahwa media memiliki peran vital dalam memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.

“Kolaborasi dengan media sangat penting bagi kami. Melalui sinergi ini, informasi mengenai Program JKN dapat disampaikan secara tepat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rinaldi.

Ia juga menjelaskan bahwa pelibatan Komisi Informasi Sultra dalam workshop tahun ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai prinsip keterbukaan informasi di lingkungan badan publik.

Komisioner Komisi Informasi Sultra, Andi Ulil Amri, menyambut positif langkah progresif yang diambil BPJS Kesehatan.

Ia menilai kehadiran media yang profesional sangat krusial di tengah pesatnya arus informasi dan potensi misinformasi saat ini.

“Media telah menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan fungsi secara bertanggung jawab. Peran media sangat strategis dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat,” tegas Ulil.

Selain itu, Ulil memberikan apresiasi terhadap layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) BPJS Kesehatan yang dapat diakses melalui situs resmi.

Fasilitas ini dinilai memudahkan masyarakat maupun wartawan dalam mengajukan permintaan informasi secara transparan.

Forum ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga sarana edukasi mengenai perkembangan digitalisasi layanan JKN serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyampaian informasi Program JKN ke depan semakin transparan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Editor : Agus Setiawan