Atasi Banjir dan Konflik Perumahan, Komisi III DPRD Kendari Panggil DLHK dan Disperkim

RADARKENDARI.ID – Komisi III DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja strategis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Kendari pada Senin (3/11/2025).

Pertemuan ini fokus membahas penanganan banjir di kawasan perumahan dan pencegahan potensi konflik sosial di masyarakat.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III Sekretariat DPRD Kota Kendari tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Muslimin, didampingi anggota komisi lainnya, H. Samsuddin Rahim dan Anita Dahlan Moga.

Sekretaris Komisi III, Muslimin, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk membedah kompleksitas permasalahan perumahan yang kian meningkat.

Selain isu drainase yang buruk sebagai pemicu banjir, masalah sengketa pertanahan juga menjadi sorotan karena berpotensi memicu kerawanan sosial.

“Kami ingin mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif dari pihak eksekutif. Sangat penting bagi kami untuk memahami akar masalahnya, sehingga rekomendasi kebijakan yang kami rumuskan nantinya benar-benar tepat sasaran,” ujar Muslimin.

Dari hasil pertemuan ini, Komisi III akan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Kendari sebagai dasar pelaksanaan program kerja yang lebih efektif di lapangan. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:

* Audit sistem drainase di kawasan perumahan padat penduduk.

* Penataan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi dengan lingkungan.

* Mediasi dan regulasi pertanahan guna meminimalisir gesekan antar warga.

Muslimin menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pengembang perumahan dan masyarakat, untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang layak huni.

“Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik dan lebih nyaman untuk ditinggali. Kami berkomitmen memastikan hak-hak masyarakat atas perumahan yang layak dan bebas banjir terpenuhi,” tutupnya.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kota Kendari untuk segera mengimplementasikan solusi teknis di lapangan guna mengantisipasi dampak musim penghujan dan sengketa lahan di masa mendatang.

Editor : Agus Setiawan