Kadis Kominfo Konsel: Surat Imbauan Bupati adalah Upaya Moderasi dan Cegah Konflik di Angata

RADARKENDARI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Konawe Selatan, Annas Mas’ud, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang dinilai menyudutkan Bupati Konawe Selatan dalam penanganan konflik di wilayah Angata.

Dalam keterangan resmi pada Minggu (1/2/2025), Annas menegaskan bahwa Surat Imbauan Nomor 600.3.1 yang diterbitkan pada 23 Juli 2025 merupakan langkah strategis untuk mendinginkan suasana, bukan bentuk keberpihakan.

“Publik perlu melihat isi surat secara objektif. Ini adalah upaya moderasi pemerintah untuk mencegah benturan fisik yang lebih besar,” ucapnya.

Kebijakan tersebut bukan keputusan sepihak, melainkan hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait pada 21 Juli 2025, dengan semangat utama penegakan hukum dan pencegahan provokasi.

Annas merinci poin krusial agar tidak terjadi disinformasi: Pertama, Bupati telah memerintahkan PT Marketindo Selaras untuk menghentikan seluruh aktivitas perluasan dan penanaman baru di areal sengketa.

Kedua, Izin pemeliharaan tanaman eksisting tetap diberikan secara kemanusiaan untuk menghindari PHK karyawan yang bergantung pada pekerjaan di sana.

Larangan sementara aktivitas masyarakat di lahan sengketa seluas 1.300 ha juga diberikan agar para pihak menahan diri selama proses penyelesaian berlangsung.

Annas menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan “cek kosong” kepada investor, dan setiap investasi wajib tunduk pada koridor hukum dan administrasi.

Surat tersebut juga telah disampaikan kepada Kapolres dan Dandim sebagai unsur pengamanan dan penegak hukum.

“Jika ditemukan pelanggaran, itu adalah ranah penegakan hukum. Saya mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mempercayakan penyelesaian melalui musyawarah dan koridor hukum yang adil dan bermartabat,” pungkasnya.

Editor : Agus Setiawan