Entry Meeting LKPD 2025: Gubernur Sultra Pastikan APBD Transparan dan Berdampak bagi Masyarakat

RADARKENDARI.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Auditorium Bima, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, pada Kamis (12/2/2026).

Kegiatan ini menjadi penanda awal rangkaian pemeriksaan LKPD 2025, bertujuan menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, dan mekanisme pemeriksaan agar proses berjalan efektif serta meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Andi Sumangerukka bersama para gubernur se-Indonesia di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI menunjukkan dukungan penuh terhadap pemeriksaan yang objektif dan profesional sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menyatakan bahwa pemeriksaan LKPD bukan hanya agenda rutin, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan anggaran berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI, menjelaskan bahwa pemeriksaan bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan prinsip tata kelola yang baik, bukan untuk mencari kesalahan.

“Pemeriksaan ini harus kita maknai sebagai instrumen perbaikan dan penguatan tata kelola. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ribka Haluk.

Turut hadir Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, serta para gubernur dan bupati/wali kota di lingkungan Ditjen PKN VI secara luring maupun daring.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Editor : Agus Setiawan