Jeritan Nelayan Torokeku Konawe Selatan, Tak Bisa Melaut karena Solar dari Pertamina yang Langka, Warga Bajo Terancam Kelaparan

KONAWE SELATAN – Angin malam yang berhembus di pesisir Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tak lagi membawa harapan bagi para nelayan.

Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan kini terasa begitu jauh dijangkau. Bukan karena ombak besar atau cuaca buruk, melainkan karena solar subsidi dari Pertamina yang semakin sulit didapatkan.

Di rumah-rumah panggung sederhana milik warga suku Bajo, kegelisahan terus menghantui. Perahu-perahu nelayan lebih banyak bersandar di bibir pantai, sementara dapur keluarga mulai kehilangan asap karena penghasilan yang nyaris terputus.

Daeng Aco, seorang nelayan di Desa Torokeku, mengaku sudah beberapa pekan terakhir kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut. Padahal, hasil tangkapan ikan menjadi satu-satunya sumber nafkah keluarganya.

“Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa pergi cari ikan. Jadi apa mi (bahasa setempat) yang mau di makan? Mau makan apa mi anak-anakku? Sekarang kami hanya bisa berharap ada bantuan karena susah solar,” ucapnya lirih, Rabu (13/05/2026).

Ia mengaku kondisi ini membuat banyak nelayan hidup dalam ketakutan karena terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, beberapa keluarga nelayan mulai berutang demi membeli beras dan kebutuhan pokok.

“Kadang kami cuma makan seadanya. Penghasilan tidak ada karena perahu tidak jalan,” katanya.

Nasib kurang beruntung memang tengah membayangi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Konawe Selatan, khususnya di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea.

Mayoritas warga yang menggantungkan hidup dari hasil laut kini terancam kehilangan mata pencaharian akibat krisis pasokan BBM jenis solar yang berkepanjangan.

Kepala Dinas Perikanan Konawe Selatan, Wayan Darma, membenarkan bahwa alokasi solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Akuni, Desa Akuni, Kecamatan Tinanggea, sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan.

Ketimpangan data di lapangan menunjukkan betapa sulitnya akses nelayan terhadap BBM subsidi.

Di Kecamatan Tinanggea, dari 909 kepala keluarga nelayan tangkap, baru 390 nelayan yang berhasil mendapatkan surat rekomendasi.

Sementara di Kecamatan Palangga Selatan, sebanyak 155 nelayan tangkap bahkan belum mendapatkan rekomendasi sama sekali.

Lanjut dia, pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sering kali harus memangkas jatah nelayan demi pemerataan distribusi.

Nelayan yang seharusnya menerima 20 liter berdasarkan kapasitas mesin, akhirnya hanya diberi 10 liter agar nelayan lain juga bisa mendapatkan bagian.

“Sangat kurang sekali, sampai-sampai muncul masalah dalam penyaluran. Nelayan tentu protes karena kebutuhan melaut mereka tidak tertutupi,” ujar Wayan, Jumat (17/04/2026).

Kendati demikian, Wayan Darma menegaskan pihaknya terus berupaya memperjuangkan nasib nelayan agar produktivitas perikanan di Konawe Selatan tidak lumpuh total akibat kelangkaan bahan bakar.

Sekretaris Desa Torokeku, Faisal Aman, mengungkapkan bahwa dari sekitar 280 KK yang mayoritas merupakan suku Bajo, jatah solar yang diterima sangat jauh dari kebutuhan melaut.

“Satu kapal idealnya membutuhkan 25 liter per hari, tapi kenyataannya nelayan hanya mendapat 15 liter per minggu,” ungkap Faisal, Kamis (16/04/2026).

Akibat keterbatasan itu, banyak nelayan terpaksa mencari solar hingga ke luar daerah demi tetap bisa bertahan hidup.

“Karena kuota terbatas, mau tidak mau kami sering membeli bahan bakar dari luar daerah seperti Muna Barat yang diantarkan ke sini. Padahal 90 persen penduduk kami nelayan tangkap yang jarak melautnya mengikuti keberadaan ikan,” jelasnya.

Pemerintah daerah bersama aparat desa kini mendesak Pertamina agar segera menambah kuota solar di SPBUN Akuni, Tinanggea. Apalagi SPBUN tersebut merupakan unit baru yang mulai beroperasi pada tahun 2026 dan diharapkan menjadi solusi bagi para nelayan.

“Kami berharap pemerintah atau Pertamina bisa menambah kuota solar di SPBUN Akuni. Ini menyangkut hidup orang banyak, jangan sampai nelayan kami tidak bisa melaut lagi,” pungkas Faisal Aman.

Sementara itu, pewarta media ini masih berupaya menghubungi pihak SPBUN untuk mendapatkan informasi terkait kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi namun belum mendapatkan tanggapan resmi.

Bagi Daeng Aco dan ratusan nelayan lainnya di Torokeku, waktu terus berjalan. Selama solar belum tersedia, mereka hanya bisa menatap laut dari kejauhan laut yang dulu memberi kehidupan, kini justru menghadirkan kecemasan dan ancaman kelaparan.

Klarifikasi Pertamina

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi merespons kondisi yang dialami nelayan di Desa Torokeku, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, terkait keterbatasan pasokan BBM jenis solar yang berdampak pada aktivitas melaut.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, penyaluran BBM di wilayah tersebut saat ini dilayani melalui SPBUN 78.93802 yang mulai beroperasi sejak Februari 2026.

SPBUN tersebut menyediakan produk Biosolar dan Pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk nelayan.

Sales Branch Manager (SBM) Sultra II Fuel, Didi Rushadi, menjelaskan bahwa alokasi BBM subsidi yang disalurkan masih mengacu pada kuota yang ditetapkan pemerintah pusat dan untuk penyesuaian lebih lanjut dapat diajukan melalui pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alokasi BBM subsidi yang disalurkan masih mengacu pada kuota yang ditetapkan pemerintah pusat dan untuk penyesuaian lebih lanjut dapat diajukan melalui pemerintah daerah ditujukan ke pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Didi, Jumat (17/04/2026).

Pertamina terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan penyaluran energi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memantau dinamika kebutuhan di lapangan.

Seiring dengan peningkatan aktivitas nelayan, kebutuhan energi juga mengalami penyesuaian yang memerlukan dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen menjaga distribusi energi agar tetap menjangkau masyarakat, termasuk di wilayah pesisir.

“Penyaluran BBM subsidi dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Pertamina terus memastikan distribusi berjalan dan mendorong sinergi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan, dapat terakomodasi melalui mekanisme yang tersedia,” ujar Lilik.

Ia juga menambahkan bahwa akses energi bagi nelayan menjadi perhatian bersama, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan alokasi yang tersedia.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan pembelian BBM melalui lembaga penyalur resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan.

Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran di lapangan, masyarakat dapat melaporkan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.

Penulis : Agus Setiawan