Bapenda Sultra Tegaskan Pengadaan Cleaning Service Sesuai Prosedur, Bantah Pemborosan Anggaran

KENDARI — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa proses pengadaan jasa cleaning service di lingkup kantornya, termasuk di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Kendari, telah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme resmi melalui sistem E-Purchasing atau E-Katalog.

Penegasan ini sekaligus membantah adanya dugaan pemborosan anggaran dalam pengadaan jasa kebersihan tersebut.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bapenda Sultra, Sarman, menyampaikan bahwa nilai kontrak jasa cleaning service justru berada di bawah harga standar yang tercantum dalam sistem E-Katalog.

Hal itu, menurutnya, merupakan hasil negosiasi resmi dengan penyedia jasa agar tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas layanan.

“Di dalam nilai itu sudah termasuk gaji, THR, gaji ke-13, BPJS, pakaian kerja, hingga pajak. Semua sudah terakomodasi dalam satu paket,” ujar Sarman saat diwawancarai, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses negosiasi dilakukan melalui sistem Inaproc, sehingga setiap tahapan dan riwayatnya tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran jasa cleaning service tersebut digunakan untuk mendukung operasional di dua lokasi, yakni Kantor Bapenda Sultra dan Samsat Kota Kendari.

Sebanyak 12 hingga 13 tenaga kebersihan dikerahkan untuk menjaga kebersihan seluruh area, mulai dari ruang kerja, kamar mandi hingga halaman kantor.

“Pekerjaannya mencakup seluruh area kantor, termasuk fasilitas umum dan halaman. Jadi bukan hanya ruangan saja,” jelasnya.

Sarman juga menegaskan, pembayaran jasa dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan progres pekerjaan yang telah diverifikasi.

Penyedia jasa diwajibkan melengkapi laporan bulanan, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, serta bukti pekerjaan sebagai dasar pencairan anggaran.

“Pembayaran dilakukan sesuai progres pekerjaan. Semua diverifikasi, mulai dari laporan hingga absensi,” katanya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggaran cleaning service bersumber dari APBD murni dan tidak berkaitan dengan isu lain di luar substansi pengadaan jasa kebersihan.

Di sisi lain, Sarman mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga cleaning service di lingkungan Bapenda Sultra sejatinya masih belum terpenuhi sepenuhnya.

Saat ini layanan kebersihan baru mencakup dua kantor, sementara unit pelayanan teknis daerah (UPTD) di kabupaten/kota juga membutuhkan dukungan serupa.

“Kalau bicara kebutuhan, sebenarnya masih kurang. UPTD di daerah juga membutuhkan layanan kebersihan,” tutupnya.

Penulis : Hasrul Tamrin
Editor : Agus Setiawan