Perkuat Tata Kelola BUMN, IFG dan Kejaksaan Tinggi Banten Resmi Jalin Kerja Sama

RADAR KENDARI — Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi, Indonesia Financial Group (IFG), resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memperkuat sinergi, tata kelola, serta akuntabilitas penyelenggaraan usaha di lingkungan BUMN.

Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Tangerang, Banten, pada Jumat (2/10/2026). Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG, Rizal Ariansyah, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Herry Hermanus Horo, S.H..

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bayu Adhinugroho Arianto, S.H., M.H., jajaran Kejati Banten, serta jajaran Direksi Anggota Holding IFG, termasuk Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Jasa Raharja.

Direktur SDM dan Hukum IFG, Rizal Ariansyah, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi IFG Group, khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta pemulihan aset.

“Tentu ini menjadi suatu kehormatan bagi kami secara grup bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Kami berterima kasih kepada Pak Kajati beserta jajaran atas kesempatan berkolaborasi ini,” ujar Rizal.

Rizal menambahkan, kerja sama ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan (knowledge sharing).

IFG dapat membagikan pemahaman terkait pasar modal dan industri asuransi, sementara Kejati Banten memberikan edukasi dan pendampingan di bidang hukum.

Hal ini dinilai krusial di tengah agenda pembenahan (streamlining) BUMN agar aksi korporasi seperti merger, akuisisi, divestasi, hingga pembubaran perusahaan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Herry Hermanus Horo, menyambut positif kolaborasi tersebut dan meyakini kemitraan ini akan memberi dampak nyata bagi penguatan industri keuangan nasional.

“Saya yakin ini menjadi sesuatu yang positif dan dapat berjalan baik. Dengan kepemimpinan Bapak-Ibu saat ini, kita bisa mewujudkan industri finansial yang lebih baik di Indonesia,” kata Herry.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin. Menurutnya, penguatan tata kelola (good corporate governance) merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang amanah dan transparan.

“Bagi Jasa Raharja, penguatan tata kelola adalah bagian penting untuk memastikan setiap proses bisnis dan layanan kepada masyarakat berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum. Kami mendukung penuh sinergi antara IFG dan Kejati Banten ini demi mewujudkan layanan publik yang andal,” pungkas Awaluddin.

Sinergi antara IFG dan Kejati Banten diharapkan dapat memperkuat pendampingan hukum sekaligus mendorong terciptanya praktik tata kelola perusahaan yang bersih di seluruh lingkungan holding dan anggotanya.

EDITOR : AGUS SETIAWAN