Pj Wali Kota Kendari Dukung Program Kurikulum Merdeka

Kendari – Kurikulum Merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bakal diterapkan mulai tahun depan. Upaya itu mendapat dukungan penuh dari beberapa pemerintah daerah salah satunya Kota Kendari.

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mendukung penuh program kurikum merdeka yang digagas Mas Menteri Nadira Makarim. Menurutnya, program tersebut sangat positif bisa memberikan keleluasaan kepada tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah.

Mengingat peran penting guru dan kepala sekolah dalam program ini, pihaknya menindaklanjutinya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti seluruh kepala TK, SD, dan SMP se-Kota Kendari. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi warga sekolah sebelum menerapkan kurikulum merdeka.

“Tujuan Bimtek ini untuk meningkatkan profesionalisme kepala sekolah untuk terus berkarya dan berinovasi menghasilkan praktik baik dalam pembelajaran serta meningkatkan kompetensi kepala sekolah tentang kurikulum merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar,” ungkap Asmawa Tosepu usai membuka bimtek di Claro Kendari, kemarin.

Asmawa yakin, melalui bimtek, pihaknya memastikan kepala sekolah sebagai kepala satuan di masing-masing tingkat pendidikan memiliki kompetensi, tidak hanya kompetensi teknis atau keahlian dalam bidang mengajar, tetapi juga kompetensi managerial kemudian kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosio-kultural.

“Oleh karena itu Bimtek ini menjadi penting, sebab peran kepala sekolah sangat vital disatuan pendidikan. Pendidikan perlu ditata dan dikelolah secara maksimal agar output-nya mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas sehingga mampu bersaing pada era global,” kata Asmawa Tosepu.

Sementara itu, Kepala Dikmudora Kota Kendari Hj. Saemina mengharapkan, dengan diadakannya Bimtek ini kepala sekolah dapat bekerja semakin baik lagi.

Selain itu, berdasarkan kebijakan Pj Wali Kota Kendari untuk meningkatkan kualitas pendidikan, anggaran pendidikan di Kota Kendari ditingkatkan sebesar 21 persen dari APBD. Hal ini juga melebihi anggaran pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Karena kenapa dengan meningkatnya dana pendidikan, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan meningkat,” pungkasnya. (RK)