Buka Forum Konsultasi Publik, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Tekankan Keterbukaan Informasi dan Penerapan Keadilan Restoratif

RADAR KENDARI — Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait kesiapan kelembagaan dan pemahaman hukum terhadap pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Kendari, Rabu (11/11/2026).

Acara yang berlangsung hangat dan santai tersebut diawali dengan pantun dari Ketua PT Sultra yang menekankan pentingnya pembaharuan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) yang membawa kedamaian dan keadilan bermutu bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran penegak hukum dan instansi terkait, di antaranya perwakilan Polda Sultra, Kejati Sultra, Kanwil Kemenkumham Sultra, Pengadilan Negeri se-Sultra, akademisi dari Universitas Halu Oleo (UHO), organisasi advokat (Peradi dan KAI), serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Tolaki Sultra, dan Pers.

Dalam sambutannya, Andi Isna menegaskan bahwa peradilan di wilayah Sulawesi Tenggara terus berkomitmen mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat Pasal 28F UU 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Keterbukaan informasi publik merupakan perjalanan transformasi birokrasi yang panjang. Mahkamah Agung telah mengubah paradigma dari tertutup menjadi terbuka melalui berbagai regulasi dan inovasi, seperti penyediaan Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga Direktori Putusan Digital,” ujar Andi Isna.

Ia menambahkan bahwa transparansi putusan secara digital tidak sekadar fungsi pengarsipan, melainkan wujud nyata Mahkamah Agung dalam memberikan ruang bagi publik, akademisi, dan praktisi hukum untuk mengawasi kualitas putusan hakim secara langsung.

Selain transparansi, Ketua PT Sultra menyoroti kesiapan mentalitas dan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara humanis, transparan, dan terukur.

“Prinsip restorative justice tidak boleh dimaknai secara keliru sebagai penghentian proses perkara pidana tanpa aturan atau imunitas. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pelibatan masyarakat untuk mencapai keadilan yang sejati,” tegasnya.

Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antarlebaga penegak hukum, akademisi, advokat, dan tokoh adat demi menyamakan persepsi publik terhadap wajah baru hukum pidana di Indonesia.

Laporan : Agus Setiawan

Baca Juga

16 jam  lalu

Kekosongan Komisioner KI Provinsi Sultra Berlarut, Kadis Kominfo Pilih Bungkam

50 redaksi