Gandeng OJK dalam Media Briefing, BPS Sultra Beberkan Capaian SE2026 Tembus 77,84 Persen

RADAR KENDARI — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan progres yang positif.

Hingga Kamis (30/7/2026) pukul 12.00 WITA, capaian pendataan lapangan telah menembus angka 77,84 persen dari total target awal (prelist) sebanyak 931.147 unit usaha dan keluarga.

Artinya, sebanyak 724.760 usaha dan keluarga di bumi Anoa telah berhasil didata oleh petugas.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Briefing / Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) yang diselenggarakan oleh OJK Sultra bersama insan pers se-Sulawesi Tenggara di Villa Tanjung Tapulaga, Kendari, Kamis (30/7/2026).

Dalam pemaparannya, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa SE2026 merupakan langkah strategis nasional untuk memotret peta perekonomian wilayah secara menyeluruh.

Hasil sensus ini nantinya menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan agar tepat sasaran.

Kelancaran pendataan SE2026 hingga mencapai hampir 80 persen tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak (K/L/D/I) dan kolaborasi lintas sektor.

Sejumlah pimpinan daerah di Sultra bahkan telah berpartisipasi aktif langsung sebagai responden.

Tercatat, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra H. Hugua, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tarbala, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Andi Isna Renjawaan Crapah, serta Komandan Lanud Haluoleo Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto telah menerima kunjungan petugas BPS dan memberikan contoh kepada masyarakat luas.

Selain itu, BPS Sultra juga gencar menggelar kegiatan “Ngisi Bareng” (Ngibar) SE2026 bersama Forum UKM-IKM Sultra, KPPG Kendari (Badan Gizi Nasional), serta pelaku usaha skala menengah dan besar binaan Disperindag Provinsi Sultra.

Di balik capaian yang memuaskan, BPS Sultra juga menyoroti tantangan komunikasi di lapangan akibat maraknya misinformasi dan isu negatif yang beredar di media sosial.

Beberapa isu yang sempat muncul di masyarakat antara lain kekhawatiran bahwa sensus dilakukan untuk kepentingan pemungutan pajak, kecurigaan privasi aset, hingga kebingungan terkait detail pertanyaan petugas.

BPS Sultra secara tegas meluruskan narasi-narasi keliru tersebut:

1. Bukan Untuk Pajak: Data sensus sama sekali tidak digunakan untuk menagih atau menaikkan pajak, melainkan untuk membantu pemerintah memetakan kebutuhan insentif dan pengembangan dunia usaha.
2. Kerahasiaan Dijamin Undang-Undang: Seluruh data yang diberikan oleh responden bersifat independen, rahasia, dan dilindungi oleh undang-undang.
3. Kompetensi Petugas: Petugas di lapangan telah melalui standardisasi pelatihan dan evaluasi ketat.

Melihat krusialnya peran informasi, BPS mengharapkan pers dan media massa dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi publik, meluruskan hoaks, serta membangun kepercayaan masyarakat.

“Informasi yang benar membangun kepercayaan. Kepercayaan mendorong partisipasi. Partisipasi menghasilkan data berkualitas,” tegas perwakilan BPS Sultra dalam penutupan paparannya.

Tahapan pendataan lapangan SE2026 sendiri masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Masyarakat dan pelaku usaha di imbau untuk menyambut kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang jujur, benar, dan lengkap demi terwujudnya kemandirian perekonomian bangsa.

LAPORAN : AGUS SETIAWAN