Jujur Kelola Anggaran, Pemkot Kendari Raih Predikat Opini WTP dari BPK RI

KENDARI – Pemerintah Kota Kendari sukses mempertahankan tradisi juaranya dalam hal transparansi anggaran.

Pemkot Kendari kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung khidmat di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Senin (25/5/2026), dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD se-Sultra.

Masuk “Klub Eksklusif” 14 Kali Beruntun

Capaian kali ini bukan prestasi biasa. Kota Kendari bersama Kabupaten Bombana sukses mengukuhkan posisi mereka sebagai daerah dengan raihan WTP terbanyak di Sulawesi Tenggara, yakni 14 kali berturut-turut.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi ini.

“Selamat kepada Kota Kendari yang kembali memperoleh opini WTP,” ujar Dadek saat menyerahkan laporan.

Dadek menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pajangan dinding atau indikator tertib administrasi belaka.

Lebih dari itu, raihan ini mencerminkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Bukan Akhir, Justru Awal untuk Lebih Baik

Meski memberikan rapor hijau, BPK tetap menitipkan pesan penting kepada seluruh pemerintah daerah di Sultra agar tidak terlena.

BPK mendorong agar momentum ini dijadikan pemacu untuk: Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Memperkuat tata kelola keuanganagar setiap rupiah yang keluar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama Kepala Daerah se-Sultra

Menanggapi catatan dari BPK, Bupati Konawe Utara, Ikbar, yang hadir mewakili kepala daerah kabupaten/kota se-Sultra, menyambut baik seluruh masukan yang diberikan. Menurutnya, rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga.

“Kami berkomitmen untuk terus menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Ini adalah bagian dari upaya kolektif kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” tegas Ikbar.

Penyerahan LHP BPK tahun ini pun ditutup dengan optimisme tinggi, menjadi momentum emas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK demi menjaga integritas keuangan negara dan mendukung pembangunan Sultra yang berkelanjutan.

Editor : Agus Setiawan