Pemkot Kendari Petakan KK Prasejahtera Guna Entaskan Kemiskinan Ekstrem

RADARKENDARI.ID – Kendari, Sulawesi Tenggara – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem melalui berbagai program dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan data yang dihimpun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Muhammad Saiful, mengungkapkan bahwa data kemiskinan ekstrem di Kota Kendari saat ini mencapai sekitar 5.000 kepala keluarga (KK).

Saiful menjelaskan, dalam pengelompokan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kemiskinan ekstrem merujuk pada kelompok yang berada di Desil 1.

“Desil 1 itu adalah kelompok yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Datanya sudah ada di Dinas Sosial dan angkanya kurang lebih sama dengan target yang sudah kami tetapkan, yaitu 4,22 persen,” ujarnya kepada pewarta media ini, Selasa (16/09/2025).

Ia menambahkan, data tersebut tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Namun, akses terhadap data rinci per RT dan RW masih terpusat di kementerian karena sifatnya yang sensitif.

Meski demikian, Bappeda tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial yang menjadi pemegang utama data kemiskinan.

“Pemegang data utamanya ini ada di Dinas Sosial. Kami di Bappeda sifatnya melihat bersama-sama usulan program dari OPD lain,” jelas Saiful.

Lebih lanjut, Saiful menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab satu OPD, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh pihak.

Ia menyoroti pentingnya program graduasi atau “keluar” dari daftar penerima bantuan bagi mereka yang sudah dianggap mampu. Hal ini selaras dengan arahan dari Kementerian Sosial.

“Pusat menginginkan ada yang graduasi. Masa iya terus-menerus diberikan bantuan. Kalau tidak berdampak, berarti programnya perlu dievaluasi,” tegasnya.

Perbedaan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Saiful juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Meskipun keduanya menjadi program prioritas nasional, penanganannya memiliki strategi yang berbeda.

“Semua program stunting itu sudah ada petunjuk teknisnya dari pusat. Kami di daerah hanya mengintegrasikan program itu ke dalam rencana pembangunan. OPD teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) sudah memasukkan program mereka untuk stunting,” papar Saiful.

Ia memastikan bahwa Pemkot Kendari berkomitmen penuh dalam menjalankan program nasional, termasuk intervensi gizi yang diberikan secara rutin kepada ibu hamil dan balita untuk menekan angka stunting.

Program ini juga menjadi bagian dari kinerja kepala daerah yang dievaluasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, “Setiap semester akan ada evaluasi kinerja kepala daerah. Jika tidak tercapai, akan ada sanksi,” tutupnya.

Laporan : Agus Setiawan