RADARKENDARI.ID-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional periode 2025-2029. Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan absolut, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa prioritas ini telah disusun berdasarkan isu strategis yang diselaraskan dengan kebijakan nasional. Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mengacu pada visi-misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Beberapa fokus utama kami telah dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan target 8% pada 2025. Ini tentu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat,” ujarnya.
Robert mengungkapkan bahwa salah satu langkah awal adalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra untuk tahun 2025. Rancangan APBD tersebut telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada 31 Desember 2024. Saat ini, pembahasan dengan DPRD sedang berlangsung, dengan target finalisasi paling lambat pada 6 Januari 2025.
“Setelah evaluasi diterima, kami bergerak cepat untuk menyelesaikan pembahasan dengan DPRD. Kami berharap APBD 2025 dapat ditetapkan tepat waktu agar program pembangunan bisa segera dilaksanakan,” jelas Robert.
Salah satu sektor prioritas dalam rencana pembangunan Sultra adalah infrastruktur. Pembangunan jalan dan transportasi menjadi bagian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pengentasan kemiskinan absolut juga menjadi tantangan utama, mengingat angka kemiskinan di Sultra saat ini mencapai 11,1%.
“Dalam lima tahun ke depan, kami menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 4-5%. Ini adalah target ambisius yang memerlukan kerja sama semua pihak,” kata Robert.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan di Sultra. Perhatian khusus akan diberikan kepada wilayah kepulauan, seperti Kabupaten Buton Utara, yang memiliki aksesibilitas terbatas.
“Infrastruktur di daerah kepulauan menjadi salah satu fokus utama kami. Meskipun belum bisa menangani seluruh permasalahan, perhatian khusus tetap diberikan untuk wilayah-wilayah prioritas,” terangnya.
Selain itu, Kabupaten Konawe Selatan, yang memiliki panjang jalan provinsi terpanjang di Sultra, juga menjadi sorotan dalam pengembangan infrastruktur.
Namun, rencana ambisius ini dihadapkan pada kendala ruang fiskal. Pemprov Sultra masih harus menyelesaikan kewajiban utang pembangunan jalan pariwisata Kendari-Turunipa dan rumah sakit jantung, yang totalnya mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Pelunasan utang ini dijadwalkan hingga tahun 2026.
“Meski menghadapi tantangan fiskal, kami optimistis dapat merealisasikan program-program prioritas, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur,” ujar Robert.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, Bappeda Sultra berharap kepala daerah terpilih dapat mengoptimalkan kebijakan yang selaras dengan visi pemerintah pusat. Program-program strategis ini diharapkan mampu membawa Sultra mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan ini,” tutupnya. (adm)
Discussion about this post