PMKRI Kendari Minta Polda Sultra Hentikan Aduan dan Lindungi Kebebasan Pers

RADARKENDARI.ID – Perhimpunan mahasiswa katolik Republik Indonesia PMKRI cabang Kendari merupakan salah satu dari Kelompok Cipayung plus Sultra. menyampaikan pendapatnya soal sikap Pejabat Dispar Sultra inisial RB.

Ketua PMKRI Cabang Kendari, Selestianus Revliandi mengatakan pelaporan balik Ketua JMSI Sultra dan Jurnalis Kendarikini, Irpan yang juga Sekretaris JMSI Sultra sebagai upaya penghentian gerakan yang sebelumnya organisasi tersebut lakukan.

“Sebagai mantan Kadis Kominfo Sultra, RB seharusnya paham langkah apa yang mesti diambil, yaitu pelaporan ke Dewan Pers, bukan ke Polda Sultra, pelaporan ke Polda Sultra juga kami duga sebagai upaya kriminalisasi dan pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik,” katanya, Sabtu 28 Maret 2026 dilansir dari Media Online Kendari Kini.

Pihaknya juga menilai Polda Sultra tak boleh memgenyampingkan sejumlah aturan yang telah diatur tentang bagaimana menghadapi sengketa pers.

“Dari MoU Dewan Pers dan Polri, putusan MK, dan aturan lainnya, sangat jelas bahwa sengketa pers mesti dibawa ke Dewan Pers,” ungkapnya.

“Jangan karena dia pejabat lantas aduannya di proses, sementara JMSI Sultra duluan mengadu,  bagaimana cerinya berita atas pengaduan JMSI Sultra yang dijadikan berita lalu mau di proses hukum,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya meminta Polda Sultra untuk segera menghentikan aduan Pejabat Dispar Sultra, RB.

“Kita minta Polda Sultra untuk segera menghentikan aduan Kadispar Sultra, kalau tidak dihentikan sama saja Polda Sultra mengabaikan MoU Polri dan Dewan Pers, diduga mengekebiri Pers sebagai pilar demokrasi dan diduga melakukan pembungkaman terhadap kerja-kerja Jurnalistik,” bebernya.

Pihaknya juga meminta Gubernur Sultra untuk segera mengevaluasi Kadispar Sultra.

“Kita desak Gubernur Sultra yang selalu memggaungkan merit sistem untuk segera mengevaluasi Kadispar Sultra, mengingat rekam jejak digital, rekomendasi penghentian sebagai Kadis Kominfo Sultra dari DPRD Sultra, kegaduhan yang kerap ditimbulkan seakan dia jadi Jubir Gubernur Sultra, padahal dia kadispar, seharusnya dia fokus pada tupoksinya,” ungkapnya.

“Jika tak segera di evaluasi, patut kita duga Kadispar Sultra sengaja dijadikan bumper, ketika ada yang mengkritisi Gubernur Sultra,” pungkasnya.

Editor : Agus Setiawan