Pj Gubernur Sultra Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Jelang Pilkada dan Akhir Tahun

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama stake holeder terkait dan TPID Sultra, Kamis (03/10/2024).

RADARKENDARI.ID- Dalam menghadapi tantangan inflasi dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga akhir tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah bersama stakeholder terkait serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Gubernur Sultra pada Kamis, (03/10/2024).

Suasana Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama stake holder terkait dan TPID Sultra yang dipimpin Pj Gubernir Sultra,Andap Budhi Revianto, Kamis (03/10/2024)

Hadir dalam Rakor Sekda Sultra, H. Asrun Lio, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) wilayah Sultra, Doni Septadijaya, Kepala Perum Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari, Sugeng, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, La Ode Fitrah Arsyad, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Ilyas Abibu, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perkebunan, dan Dinas Ketahanan Pangan Sultra.

Rakor tersebut membahas tindak lanjut pengendalian inflasi di Sultra, yang mencatat angka 1,06% pada September 2024, jauh di bawah rerata nasional sebesar 1,84%. Capaian ini menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia dan terendah di wilayah Sulawesi.

Selain itu, Pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sultra pada September 2024 mencatat deflasi bulanan untuk keempat kalinya secara berturut-turut, dengan deflasi terjadi pada komoditas hortikultura, beras, dan ikan.

Deflasi ini disebabkan oleh pasokan pangan yang terjaga serta bantuan sosial pemerintah. Hal ini turut di dukung masuknya Kabupaten Kolaka dan Konawe dalam perhitungan IHK Sultra 2024 yang berkontribusi pada stabilitas harga.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Silaturahmi ke Polda Sultra, Pj Gubernur Bahas Kesiapan Jelang Pilkada 2024

119 radarkendari.id

Dalam momen tersebut, Andap menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan stake holder terkait atas upaya kerasnya sehingga inflasi di Sultra dapat terkendali dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan. Kita harus mempertahankan momentum ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap.

Selain itu, Andap juga membahas strategi ke depan dalam menghadapi potensi deflasi yang mendalam. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi perdagangan antar daerah, terutama dalam mengatasi kelebihan pasokan komoditas pangan.

Menurut data BPS dan TPID, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar -0,20% pada bulan September 2024.

Selain itu dari data BPS inflasi di Sultra sebesar 1,06% masih berada di bawah batas nasional 1,5% – 3,5%.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya melaporkan bahwa, inflasi pada sektor beras diprediksi stabil hingga akhir tahun. Sementara itu, Kepala Bulog Sultra,Siti Mardati Saing mengungkapkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, dan stok tersebut diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Selain itu, Bulog telah merealisasikan 100% distribusi bantuan pangan selama tiga bulan terakhir.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Doni Septadijaya menggarisbawahi pentingnya percepatan realisasi APBD untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa juga menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi.

“Pemerintah Sultra disarankan untuk memanfaatkan skema asuransi pertanian guna mitigasi risiko iklim, dengan 80% premi ditanggung oleh APBN. Program ini telah diimplementasikan di Kabupaten Kolaka dan Bombana,”paparnya

Selain itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari, Sugeng menyampaikan bahwa saat ini masih dalam musim kemarau, yang akan berlanjut hingga bulan November. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi antara November hingga Desember, dengan curah hujan tertinggi di Januari dan Februari.

Selanjutnya, jika terjadi hujan selama musim kemarau, durasinya tidak akan lama seperti pada musim hujan.

Sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:

– Percepatan APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga;

– Optimalisasi APBN/APBD/Dana Desa untuk pengendalian inflasi, termasuk program asuransi pertanian;

– Percepatan pembiayaan KUR, penguatan kerjasama antar daerah, dan perluasan kios/lapak pantau inflasi.

Menutup rapat, Pj. Gubernur Andap menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang Pilkada Serentak dan akhir tahun 2024, di mana stabilitas harga harus dijaga. Ia juga menyoroti kesiapan menghadapi potensi anomali cuaca serta pentingnya reformasi birokrasi yang lebih responsif untuk peningkatan pelayanan publik ke masyarakat.

“Stabilitas inflasi dan kesiapan menghadapi anomali cuaca sangat penting, terutama menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kita harus terus memberikan pelayanan terbaik dan melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (adm)