Kurang Perhatian, Warga Desa Lamoeri Konsel Terpaksa Swadaya Bangun Jembatan

RADARKENDARI.ID – Di saat desa-desa tetangga mulai bersolek dengan aspal mulus dan jembatan kokoh hasil kucuran Dana Desa, Desa Lamoeri justru tampak seperti “anak tiri” di tanahnya sendiri.

Belasan tahun anggaran mengalir dari pusat, namun bagi warga Lamoeri, pembangunan hanyalah cerita indah di atas kertas yang tak kunjung menyentuh tanah mereka.

Kekecewaan yang telah memuncak selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Merasa usulan mereka selalu berakhir di tempat sampah setiap kali Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) digelar, warga Lamoeri memilih berhenti berharap pada pemerintah desa dan mulai bergerak sendiri.

Akses menuju kebun—nadi utama ekonomi warga—selama ini lumpuh karena ketiadaan jembatan. Kendaraan tak bisa lewat, hasil bumi sulit diangkut. Namun, alih-alih membangun jembatan tersebut, Pemerintah Desa (Pemdes) Lamoeri dituding menutup mata.

“Kami sudah lelah memohon agar Kepala Desa mendengar keluhan kami. Setiap Musrenbang diusulkan, tapi tak pernah digubris. Akhirnya, kami patungan, pakai dana swadaya bangun akses seadanya. Miris, dana desa ada tapi kami harus bangun sendiri,” ungkap Amir, seorang warga Desa Lamoeri dengan nada getir.

Bukan hanya soal urusan perut dan kebun, keselamatan nyawa anak-anak sekolah pun luput dari prioritas pembangunan. Setiap hari, para siswa harus bertaruh nyawa menyeberangi jalur berbahaya tanpa jembatan yang layak.

“Setiap tahun warga gotong royong memperbaiki jalan setapak untuk anak sekolah secara mandiri. Kami prihatin melihat mereka bertaruh nyawa,” tambahnya.

Kritik warga semakin tajam saat melihat alokasi anggaran yang dinilai tidak masuk akal. Di satu sisi, kebutuhan mendesak diabaikan, namun di sisi lain, muncul bangunan di dekat saluran pengairan yang menghabiskan dana besar tanpa fungsi yang jelas.

Tak hanya itu, aroma nepotisme pun tercium menyengat. Pembagian bantuan seperti tandon air diduga hanya berputar di lingkaran keluarga dan aparat desa.

“Saat ditanya kenapa kami tidak dapat, alasannya sudah dialihkan. Tapi yang dapat justru orang dekat mereka semua,” kata Amir.

Lebih ekstrem lagi, warga mencurigai adanya “proyek siluman”—proyek yang tercatat dalam dokumen laporan anggaran, namun fisik bangunannya tak pernah tampak di lapangan.

Kepercayaan masyarakat yang sudah berada di titik nadir membuat warga mendesak Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan. Mereka tidak hanya meminta audit, tapi juga mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Tak main-main, warga kini tengah bersiap membawa tumpukan dugaan penyimpangan ini ke jalur hukum.

“Kami akan laporkan Desa Lamoeri ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kami ingin semuanya dibuka secara transparan agar publik tahu ke mana uang rakyat mengalir selama ini,” tegas Amir.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Lamoeri masih bungkam. Upaya konfirmasi melalui aparat desa pun tidak membuahkan hasil. Pewarta media ini terus berupaya menghubungi pihak Pemerintah Desa Lamoeri untuk mendapatkan hak jawab (klarifikasi) atas pemberitaan ini.

Editor : Agus Setiawan