Perlawanan Masyarakat Adat Ndonganeno Weri Bone – PT Kapas Indah Indonesia dan Bupati Konawe Selatan Dalam Perpektif Hukum Agraria, Hukum Adat dan Hukum Negara

Bahwa pada kurun waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1985, masyarakat adat pemilik tanah ulayat di wilayah Ambesea dan sekitarnya telah menyampaikan surat keberatan dan penolakan kepada Direktur PT KII serta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Almarhum H. Sulaiman Tamburaka atas rencana penguasaan dan penggunaan tanah ulayat masyarakat oleh perusahaan dimaksud.

Surat keberatan tersebut diajukan sebagai bentuk perlindungan hak-hak masyarakat adat yang secara turun-temurun telah menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah ulayat dimaksud jauh sebelum adanya rencana pemberian hak guna usaha kepada perusahaan.

Bahwa keberatan masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki dasar konstitusional maupun dasar hukum agraria nasional, sebab pada masa itu ketentuan hukum yang berlaku telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan:

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara…”

Bahwa dengan adanya surat keberatan tersebut, maka secara hukum Pemerintah Daerah maupun pihak perusahaan seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan keberatan dan klaim masyarakat adat sebelum dilakukan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga.

Hal tersebut sejalan dengan asas “contradictoire delimitatie” dalam hukum pertanahan, yakni penetapan batas dan status tanah wajib dilakukan dengan melibatkan dan memperoleh persetujuan pihak-pihak yang berbatasan atau yang memiliki hak atas tanah dimaksud.

Namun demikian, surat keberatan masyarakat adat tersebut tidak pernah dijawab, tidak pernah ditindaklanjuti, serta tidak pernah dilakukan penyelesaian hukum maupun musyawarah adat oleh pemerintah maupun PT KII.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang secara nyata telah ada dan hidup di wilayah tersebut.

Bahwa meskipun keberatan masyarakat telah diajukan sejak tahun 1984–1985, pemerintah kemudian tetap menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) kepada PT KII sekitar 10 (sepuluh) tahun kemudian melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari, yaitu Sertifikat HGU Nomor 1 Tahun 1995.

Bahwa berdasarkan fakta administrasi pertanahan, lokasi SHGU PT KII tersebut terletak di wilayah Desa Ambalodangge yang berbatasan langsung dengan Desa Ambesea, yang sejak dahulu merupakan wilayah tanah ulayat masyarakat adat Ndonganeno – Weri Bone dan masyarakat adat Ambesea.

Dengan demikian, secara hukum terdapat hubungan langsung antara wilayah HGU PT KII dengan wilayah penguasaan adat masyarakat yang sebelumnya telah mengajukan keberatan.

Bahwa pada proses penunjukan batas-batas SHGU PT KII tersebut, diketahui dilakukan oleh Camat Lainea pada masa pemerintahan Orde Baru.

Namun demikian, penunjukan batas tersebut patut dipersoalkan secara hukum agraria karena dilakukan tanpa penyelesaian terlebih dahulu terhadap keberatan masyarakat adat yang telah lebih dahulu diajukan sejak tahun 1984.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah — yang meskipun lahir setelah proses awal penguasaan tanah berlangsung namun menjadi prinsip umum hukum agraria nasional — ditegaskan bahwa pemberian HGU hanya dapat dilakukan terhadap tanah negara yang bersih dari sengketa dan tidak berada di atas hak pihak lain.

Prinsip ini sesungguhnya telah hidup dalam praktik administrasi pertanahan bahkan sebelum PP tersebut diterbitkan.

Pada masa itu juga berlaku ketentuan:

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah wajib memastikan:

Bahwa apabila keberatan masyarakat adat telah ada terlebih dahulu namun diabaikan, maka penerbitan SHGU PT KII patut diduga cacat administrasi, cacat prosedural, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut, tindakan pemerintah yang tetap menerbitkan SHGU tanpa penyelesaian keberatan masyarakat adat juga bertentangan dengan semangat Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang pada pokoknya mengatur bahwa pencabutan atau pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum wajib disertai ganti kerugian yang layak dan dilakukan menurut tata cara yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sejarah penerbitan SHGU PT KII Tahun 1995 tidak dapat dipisahkan dari fakta adanya penolakan dan keberatan masyarakat adat Ambesea sejak tahun 1984–1985 yang hingga kini tidak pernah memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan tuntas dari pemerintah.

Bahwa apabila Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 1 Tahun 1995 secara administratif disebut berlokasi di Desa Ambalodangge, namun dalam kenyataannya luas wilayah hak guna usaha tersebut juga mencakup wilayah Desa Ambesea yang merupakan tanah ulayat masyarakat adat, maka hal tersebut menimbulkan persoalan hukum agraria yang sangat serius dan patut dipertanyakan legalitasnya.

Dalam hukum agraria nasional, penerbitan Hak Guna Usaha tidak hanya didasarkan pada nama desa administratif semata, melainkan harus berdasarkan:

Dengan demikian, apabila wilayah Desa Ambesea turut masuk dalam cakupan HGU PT KII, maka secara hukum:

Hal tersebut merupakan prinsip mendasar dalam:

Pasal 3 UUPA secara tegas mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Artinya, sebelum suatu wilayah diberikan HGU kepada perusahaan, pemerintah wajib memastikan apakah tanah tersebut merupakan tanah negara bebas atau justru masih berada dalam penguasaan masyarakat adat.

Apabila Desa Ambesea sejak dahulu merupakan wilayah penguasaan adat masyarakat Ndonganeno – Weri Bone maupun masyarakat adat Ambesea, maka pemerintah tidak dapat secara sepihak memasukkan wilayah tersebut ke dalam HGU tanpa:

2. Penetapan Batas Tidak Boleh Sepihak

Dalam hukum pertanahan berlaku asas “contradictoire delimitatie”, yakni: penetapan batas tanah harus dilakukan secara terbuka dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan atau yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Jika batas SHGU hanya ditunjuk oleh Camat Lainea tanpa melibatkan masyarakat adat Ambesea sebagai pihak yang menguasai tanah secara turun-temurun, maka proses tersebut dapat dikategorikan cacat prosedural.

Terlebih pada masa Orde Baru, banyak penerbitan HGU dilakukan secara administratif formal tanpa pemeriksaan substantif terhadap hak masyarakat adat, sehingga sering menimbulkan konflik agraria berkepanjangan.

Meskipun PP Nomor 40 Tahun 1996 lahir setelah SHGU tersebut diterbitkan, prinsip hukumnya telah berlaku umum sebelumnya, yaitu:

HGU hanya dapat diberikan di atas tanah negara yang bersih dan bebas dari sengketa maupun klaim pihak lain.

Karena masyarakat Ambesea telah mengajukan keberatan sejak tahun 1984–1985, maka secara hukum terdapat indikasi bahwa objek tanah tersebut telah dalam keadaan disengketakan sebelum SHGU diterbitkan tahun 1995.

Dengan demikian, penerbitan SHGU di atas wilayah yang masih dipersoalkan masyarakat adat dapat dinilai:

Dalam hukum agraria, penyebutan nama desa dalam SHGU bukanlah satu-satunya ukuran legalitas objek hak. Yang menjadi ukuran utama adalah:

Oleh sebab itu, apabila secara faktual wilayah Desa Ambesea masuk dalam areal HGU PT KII, maka masyarakat Ambesea tetap memiliki legal standing untuk menggugat atau mempersoalkan keabsahan SHGU tersebut, meskipun dalam administrasi sertifikat hanya disebut Desa Ambalodangge.

Apabila pemerintah mengetahui adanya keberatan masyarakat adat namun tetap menerbitkan HGU tanpa penyelesaian terlebih dahulu, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan:

Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk:

KESIMPULAN

Secara hukum agraria, SHGU Nomor 1 Tahun 1995 yang secara administratif disebut berada di Desa Ambalodangge tetapi dalam kenyataannya mencakup wilayah Desa Ambesea yang merupakan tanah ulayat masyarakat adat, sangat patut dipersoalkan legalitasnya apabila:

Dengan demikian, secara yuridis terdapat dugaan kuat bahwa penerbitan SHGU tersebut mengandung cacat prosedural, cacat administrasi, dan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya.

PERDAMAIAN ANTARA PT KII DAN AHLI WARIS NDONGANENO SERTA PENYERAHAN TANAH 1.146 HEKTAR TAHUN 2006

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, sengketa dan perjuangan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Ndonganeno – Weri Bone memasuki fase penting ketika pada sekitar tahun 2000 telah terjadi perdamaian antara PT KII dengan para ahli waris dan masyarakat adat pemilik tanah ulayat Ndonganeno.

Perdamaian tersebut pada hakikatnya memiliki makna hukum yang sangat penting, karena secara tidak langsung menunjukkan adanya pengakuan dari pihak PT KII terhadap keberadaan, penguasaan, dan hak masyarakat adat maupun ahli waris atas sebagian wilayah tanah yang sebelumnya masuk atau diklaim berada dalam areal Hak Guna Usaha perusahaan.

Dalam perspektif hukum agraria nasional, apabila suatu perusahaan pemegang HGU melakukan perdamaian dan pengembalian sebagian tanah kepada masyarakat adat atau ahli waris, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai:

Bahwa kemudian pada tahun 2006, PT KII diketahui menyerahkan lahan seluas kurang lebih 1.146 hektar kepada ahli waris Ndonganeno.

Penyerahan tersebut merupakan fakta hukum yang sangat penting dan memiliki konsekuensi yuridis terhadap keabsahan maupun sejarah penguasaan tanah di wilayah tersebut.

Secara hukum agraria, penyerahan tanah oleh pemegang HGU kepada masyarakat adat atau ahli waris menunjukkan bahwa:

Hal ini juga memperkuat argumentasi bahwa sejak awal tanah tersebut bukanlah sepenuhnya tanah negara bebas yang dapat diberikan begitu saja kepada perusahaan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA Tahun 1960.

Selain itu, apabila PT KII benar-benar menyerahkan kembali 1.146 hektar kepada ahli waris Ndonganeno, maka secara logika hukum:

Dalam hukum pembuktian perdata maupun administrasi pertanahan, tindakan penyerahan tanah tersebut dapat dipandang sebagai:

Lebih lanjut, berdasarkan prinsip hukum pertanahan nasional, HGU bukanlah hak milik absolut, melainkan hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu.

Oleh sebab itu, apabila dalam perjalanan ditemukan adanya hak masyarakat adat atau hak pihak lain yang belum terselesaikan, maka penyelesaian melalui pengembalian tanah kepada masyarakat merupakan langkah yang sesuai dengan asas keadilan agraria.

Fakta perdamaian tahun 2000 dan penyerahan 1.146 hektar tahun 2006 juga menjadi bukti historis bahwa:

Dengan demikian, secara hukum dan historis, perdamaian antara PT KII dan ahli waris Ndonganeno serta penyerahan tanah seluas 1.146 hektar pada tahun 2006 memperkuat kedudukan hukum masyarakat adat atas tanah ulayat di wilayah Ambesea dan sekitarnya, sekaligus menjadi indikasi kuat bahwa penerbitan SHGU sebelumnya tidak sepenuhnya menyelesaikan atau menghapus hak-hak masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum HGU diterbitkan.

KLAIM PEMERINTAH DAERAH KONAWE SELATAN TAHUN 2025 ATAS TANAH EKS HGU PT KII SEBAGAI TANAH NEGARA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS NDONGANENO – WERI BONE

Bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan diketahui mengklaim bahwa tanah eks HGU PT KII merupakan tanah negara dan selanjutnya direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Rindam, tanpa terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, maupun penyelesaian hak dengan ahli waris masyarakat adat Ndonganeno – Weri Bone.

Bahwa tindakan tersebut menimbulkan keberatan serius dari masyarakat adat dan para ahli waris, karena tanah dimaksud sejak lama merupakan objek perjuangan hak ulayat masyarakat adat Ambesea, Ndonganeno, dan Weri Bone yang secara historis telah dikuasai turun-temurun sebelum lahirnya HGU PT KII.

Secara hukum agraria nasional, berakhirnya atau hapusnya Hak Guna Usaha tidak serta-merta menjadikan tanah tersebut bebas mutlak untuk dikuasai pemerintah tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang sebelumnya menguasai atau memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara tetap wajib menghormati keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.

Oleh sebab itu, status “tanah negara” dalam hukum agraria Indonesia bukan berarti negara dapat mengabaikan hak historis, hak adat, maupun penguasaan nyata masyarakat.

Terlebih lagi, dalam perkara tanah eks HGU PT KII terdapat fakta-fakta penting sebagai berikut:

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa objek tanah eks HGU PT KII tidak dapat secara sederhana dikategorikan sebagai tanah negara bebas yang steril dari klaim dan hak masyarakat adat.

STATUS TANAH EKS HGU MENURUT HUKUM AGRARIA

Secara hukum, memang benar bahwa tanah HGU yang telah berakhir pada prinsipnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk:

Hal ini sejalan dengan prinsip:

Dengan demikian, apabila terdapat masyarakat adat yang sejak lama menguasai, menempati, atau memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut, maka pemerintah tidak dapat secara sepihak menetapkan tanah sebagai tanah negara untuk kepentingan proyek tertentu tanpa proses penyelesaian hak.

POTENSI CACAT HUKUM DAN KONFLIK AGRARIA

Rencana pembangunan Markas Kopassus dan Rindam di atas tanah yang masih disengketakan dan belum memperoleh persetujuan masyarakat adat berpotensi menimbulkan:

Apalagi jika dilakukan tanpa:

Tindakan demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana diakui dalam:

PENGAKUAN NEGARA TIDAK BOLEH MENGHAPUS HAK HISTORIS MASYARAKAT

Dalam hukum agraria Indonesia, negara bukan pemilik absolut tanah, melainkan organisasi kekuasaan seluruh rakyat sebagaimana konsep “Hak Menguasai Negara” dalam Pasal 2 UUPA. Oleh karena itu, negara wajib:

Apabila tanah eks HGU PT KII sebelumnya merupakan wilayah tanah ulayat masyarakat adat yang telah diperjuangkan sejak tahun 1984 dan bahkan sebagian telah dikembalikan kepada ahli waris tahun 2006, maka klaim sepihak pemerintah bahwa seluruh tanah tersebut adalah tanah negara tanpa hak masyarakat adat merupakan tindakan yang secara hukum masih dapat dipersoalkan.

KESIMPULAN

Dengan demikian, klaim Pemerintah Daerah Konawe Selatan tahun 2025 yang menyatakan tanah eks HGU PT KII sebagai tanah negara untuk pembangunan Markas Kopassus dan Rindam tanpa izin maupun persetujuan ahli waris Ndonganeno – Weri Bone patut dipandang sebagai tindakan yang berpotensi bertentangan dengan:

Karena itu, sebelum dilakukan pemberian hak atau pembangunan di atas tanah eks HGU tersebut, pemerintah wajib terlebih dahulu: