Wakil Kepala BPS RI Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sultra, Usung Slogan ‘TIR’ demi Kualitas Data

waktu baca 3 menit
Senin, 15 Jun 2026 10:11 176 radarkendari.id

RADAR KENDARI — Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Acara seremonial tersebut dikemas dalam bentuk Apel Gabungan yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (15/6/2026).

Pencanangan strategis yang dirangkaikan dengan apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sultra ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 peserta.

Hadir dalam momentum penting tersebut Wakil Gubernur Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Wakil Walikota Kendari, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pemprov, pimpinan BUMN/BUMD, perwakilan asosiasi, pelaku usaha, serta awak media massa.

Sebagai simbolisasi dimulainya pendataan lapangan, Wakil Kepala BPS RI menyematkan rompi resmi dan tanda pengenal (name tag) kepada perwakilan petugas SE2026.

Guna memotret lanskap ekonomi Bumi Anoa secara akurat, BPS menerjunkan lebih dari 2.600 petugas pendataan yang akan menyisir seluruh unit usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sultra.

Pada saat yang sama, Wakil Gubernur Sultra turut membacakan deklarasi serta menandatangani komitmen dukungan penuh terhadap kesuksesan sensus nasional ini.

Dalam amanatnya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas komitmennya dalam mendukung SE2026.

Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah merupakan cerminan dari visi bersama bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus dilandasi oleh basis data yang berkualitas.

“Momentum 15 Juni 2026 ini merupakan hari bersejarah karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh penjuru Indonesia.

Dari Sulawesi Tenggara, seluruh pemangku kepentingan mengawali langkah besar untuk mencatat perekonomian bangsa,” ungkap Sonny.

Sonny memaparkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional sepuluh tahunan yang bertujuan untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian makro maupun mikro.

Dibandingkan pelaksanaan pada dekade sebelumnya, SE2026 mengusung sejumlah keistimewaan dan inovasi metode.

Untuk pertama kalinya, cakupan sensus diperluas dengan mengintegrasikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ke dalam komponen pendataan utama.

Langkah perluasan ini dinilai sangat krusial mengingat sektor-sektor tersebut merupakan pilar dan penggerak utama aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Selain itu, SE2026 juga menerapkan metode pendataan aktivitas ekonomi keluarga secara door-to-door langsung ke rumah tangga. Hal ini dilakukan agar pemerintah bisa memperoleh potret utuh yang lebih lengkap, riil, dan presisi mengenai struktur ekonomi nasional maupun regional.

Guna memastikan validitas data dan mengantisipasi agar tidak ada pelaku usaha yang terlewat, BPS memperpanjang periode pelaksanaan lapangan menjadi dua setengah bulan penuh, yakni dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak seluruh pelaku usaha besar, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akademisi, media, serta masyarakat luas untuk menyukseskan agenda ini melalui gerakan TIR:

1. T (Terima): Menerima dengan baik kedatangan petugas sensus resmi di tempat tinggal maupun tempat usaha.

2. I (Isi): Mengisi dan memberikan informasi data ekonomi dengan jujur, benar, dan apa adanya.

3. R (Rahasia): Yakin dan percaya bahwa seluruh kerahasiaan data yang diberikan dijamin penuh oleh undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Menutup arahannya, Wakil Kepala BPS RI menegaskan kembali bahwa Sensus Ekonomi bukanlah program milik institusi BPS semata, melainkan instrumen milik bangsa Indonesia.

Ia mengimbau seluruh elemen kepemimpinan daerah—mulai dari tingkatan Bupati, Wali Kota, camat, hingga Kepala Desa dan Lurah—untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya SE2026 di wilayah masing-masing demi masa depan pembangunan Indonesia yang lebih baik.

Editor : Agus Setiawan

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA