Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar RADAR KENDARI – Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar mendesak pemerintah kota untuk segera mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Nambo, Irmawaty Nurdin, atas dugaan melakukan tindakan tercela, termasuk pungutan liar (pungli) terhadap para tenaga kesehatan (nakes).
La Ode Azhar, menyatakan kekecewaannya terhadap pihak Inspektorat dan Dinas Kesehatan yang dinilai lambat mengambil tindakan tegas pasca-RDP.
Padahal, menurutnya, pelanggaran yang dilakukan oknum Kapus tersebut sudah sangat jelas.
“Kalau kita lihat perbuatannya, itu sudah melakukan perbuatan tercela. Apa itu? Pertama pungli, kedua berbohong. Dia berbohong di hadapan Kadis (Dinkes) dan di hadapan RDP DPR,” tegas La Ode Azhar kepada media ini, Kamis (09/07/2026).
Azhar membeberkan bahwa berdasarkan investigasi langsung kepada sekitar 30 orang nakes, ditemukan adanya pemotongan dana tunjangan sebesar Rp20.000 per orang yang modusnya diminta kembali tunai setelah ditransfer ke rekening pribadi nakes.
“Uang yang sudah masuk di rekening diminta kembali. Itu tidak ada dalam aturan daerah, tidak boleh. Kami anggap itu pungli,” tambahnya.
Tak hanya itu, Azhar juga menyoroti dampak kepemimpinan Kapus Nambo yang dinilai subjektif dan semenana-mena, seperti memberikan penilaian buruk (jempol bawah) kepada nakes yang berujung pada terhambatnya kenaikan pangkat para pegawai.
Namun di sisi lain, Kapus Nambo, Irmawaty Nurdin membantah keras tuduhan tersebut sambil menangis histeris, menilai adanya persekongkolan dan intervensi yang menyudutkannya sepihak.
Ia membantah seluruh pernyataan yang dialamatkan kepadanya. Dalam sambungan telepon dengan media ini, Irmawaty menangis histeris dan mengaku sangat tertekan hingga mengancam akan melakukan tindakan nekat karena merasa terus disudutkan.
“Tidak ada yang benar. Kenapa itu DPR cuma mendengar sepihak? Tidak pernah saya ditanya! Apa maunya mereka?” ujar Irmawaty sambil terisak-isak.
Irmawaty menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh para bidan dan nakes di puskesmasnya.
Ia juga merasa heran mengapa DPRD dan media terus-menerus menyerang dirinya tanpa memberikan ruang klarifikasi yang adil.
Ia meminta agar pihak media dan DPRD berkomunikasi terlebih dahulu dengan perwakilan jajaran manajemen puskesmas atau pihak terkait lainnya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi secara utuh, sebelum mengeluarkan keputusan atau memberitakan hal-hal yang menyudutkan posisinya.
Laporan : Agus Setiawan
Tidak ada komentar