Alih-alih Mencetak Uang Sendiri, Mengapa Pemerintah Memilih Utang Luar Negeri?

Belum lama ini, Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Jin Liqun, mengumumkan komitmen pembiayaan hingga US$17 miliar atau lebih dari Rp260 triliun bagi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Angka tersebut tentu mengundang perhatian publik dengan segudang pertanyaan, “Mengapa pemerintah harus berutang ke luar negeri? Bukankah negara bisa mencetak uang sendiri?”

Sekilas, gagasan itu memang terdengar sederhana. Jika pemerintah membutuhkan dana untuk membangun jalan, pelabuhan, bendungan, atau rumah sakit, mengapa tidak cukup mencetak lebih banyak uang rupiah? Bukankah mesin pencetak uang berada di tangan negara sendiri?

Jawabannya justru terletak pada perbedaan antara uang dan barang yang dapat dibeli oleh uang.

Ilusi Kemakmuran Cetak Uang

Bayangkan sebuah desa penghasil nilam di Sulawesi Tenggara. Petani di Konawe, Kolaka, atau Bombana berhasil memanen daun nilam dalam jumlah melimpah. Potensi daerah sebenarnya sangat besar.

Namun, ada satu persoalan yang menghambat. Jalan menuju sentra produksi rusak sehingga truk pengangkut harus berjalan lambat.

Ketika hasil panen tiba di pelabuhan, fasilitas bongkar muat pun terbatas sehingga antrean panjang tidak terhindarkan. Akibatnya, biaya logistik menjadi mahal dan sebagian hasil panen terlambat dikirim ke pasar.

Masalah utama desa tersebut bukan karena petaninya kurang rajin. Bukan pula karena hasil panennya sedikit. Masalahnya adalah kapasitas infrastruktur belum mampu mengikuti besarnya potensi produksi.

Sekarang bayangkan pemerintah desa mengambil jalan pintas. Alih-alih memperbaiki jalan atau membangun pelabuhan kecil, pemerintah justru mencetak ribuan kupon belanja lalu membagikannya kepada seluruh warga.

Semua orang memang tiba-tiba memiliki lebih banyak uang di tangan. Namun, jalan tetap rusak. Truk tetap sedikit. Kapasitas pelabuhan tidak bertambah. Jumlah minyak nilam yang siap dijual pun tetap sama.

Apa yang terjadi?

Semakin banyak orang membawa uang untuk membeli barang yang jumlahnya tidak bertambah. Akibatnya, harga barang akan naik.

Nilai uang yang semula terlihat besar perlahan menyusut karena daya belinya menurun. Dalam ilmu ekonomi, kondisi inilah yang dikenal sebagai inflasi.

Jika pencetakan uang dilakukan secara berlebihan tanpa diimbangi peningkatan produksi, inflasi bahkan dapat berubah menjadi hiperinflasi yang menghancurkan perekonomian.

Artinya, mencetak uang tidak otomatis menciptakan kekayaan baru. Uang hanyalah alat tukar. Nilainya baru berharga apabila tersedia lebih banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi.

Utang Membangun Kapasitas Ekonomi

Lalu apa pilihan yang lebih masuk akal? Alih-alih memperbanyak uang, pemerintah memilih mencari tambahan modal untuk memperbesar kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui pinjaman dari lembaga pembangunan internasional seperti AIIB.

Kembali ke ilustrasi desa tadi. Dana pinjaman digunakan untuk memperbaiki jalan menuju kebun nilam, memperluas pelabuhan, membangun gudang penyimpanan, atau menyediakan fasilitas pengolahan yang lebih modern.

Infrastruktur tersebut memang membutuhkan biaya besar di awal. Namun, hasilnya jauh berbeda dibanding sekadar mencetak uang.

Setelah jalan diperbaiki, biaya angkut hasil panen turun. Truk dapat mengangkut lebih banyak muatan dalam waktu yang lebih singkat.

Pelabuhan yang lebih baik membuat proses distribusi berlangsung lebih cepat. Produk dapat dikirim ke luar daerah bahkan ke pasar ekspor dengan biaya yang lebih efisien.

Pada akhirnya, harga yang diterima petani meningkat, pelaku usaha memperoleh keuntungan lebih besar, dan aktivitas ekonomi daerah ikut tumbuh.

Dari pertumbuhan ekonomi inilah pemerintah memperoleh tambahan penerimaan negara melalui pajak, aktivitas usaha, dan meningkatnya investasi.

Tambahan pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membayar kembali pinjaman yang sebelumnya digunakan membangun infrastruktur. Inilah yang dikenal sebagai utang produktif, yaitu utang yang digunakan untuk menciptakan kapasitas ekonomi baru sehingga mampu menghasilkan manfaat jangka panjang.

Logika yang sama berlaku pada skala nasional. Ketika pemerintah membangun jalan nasional, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan listrik, maupun kawasan industri, tujuan utamanya bukan sekadar membangun proyek fisik.

Infrastruktur tersebut dirancang untuk memangkas biaya logistik, mempercepat mobilitas barang, meningkatkan produktivitas, dan menarik investasi baru.

Dengan kata lain, pemerintah sedang memperbesar “mesin” yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Momentum Besar Sulawesi Tenggara

Tentu saja, tidak semua utang otomatis menjadi baik. Utang baru akan memberikan manfaat apabila digunakan secara produktif dan dikelola secara disiplin.

Sebaliknya, jika dana pinjaman habis untuk belanja yang tidak menghasilkan nilai tambah, beban utang justru akan menjadi masalah bagi generasi berikutnya.

Karena itu, kualitas tata kelola, transparansi proyek, dan pengawasan anggaran menjadi sama pentingnya dengan besarnya dana yang dipinjam.

Dalam konteks komitmen AIIB senilai US$17 miliar, yang perlu dilihat bukan nominal pinjamannya semata.

Dukungan pembiayaan dalam skala besar menunjukkan bahwa lembaga keuangan internasional masih menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik, kepercayaan semacam ini merupakan modal yang sangat berharga.

Bagi Sulawesi Tenggara, peluang tersebut tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Ketika pembiayaan global digunakan untuk memperkuat konektivitas pelabuhan, memperbaiki jalan menuju sentra produksi, mengembangkan kawasan industri, atau mendukung hilirisasi sumber daya alam, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Biaya distribusi menjadi lebih murah, akses pasar semakin luas, investasi bertambah, dan lapangan kerja baru pun tercipta.

Pada akhirnya, pertanyaan “mengapa pemerintah tidak mencetak uang saja?” sebenarnya memiliki jawaban yang sederhana. Mencetak uang hanya menambah jumlah uang yang beredar.

Sementara berutang secara produktif bertujuan menambah kapasitas ekonomi agar Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak barang, jasa, dan pendapatan.

Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah utang bukanlah seberapa besar nilainya, melainkan apa yang berhasil dibangun dari dana tersebut.

Jika pembiayaan mampu melahirkan infrastruktur yang berkualitas, memperkuat daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka utang bukanlah tambahan beban, melainkan jembatan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.**