Proyek Rehabilitasi Kantor BPJN Sultra Rp6,5 Miliar Disorot Publik

RADAR KENDARI — Proyek Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahap II menuai sorotan tajam dari publik.

Pasalnya, proyek dengan nilai kontrak fantastis yang dikerjakan di lingkungan internal instansi sendiri ini dinilai mepet dari segi waktu pengerjaan.

Sorotan tersebut bermula dari aduan masyarakat bernama Udin yang diterima redaksi media ini, Sabtu (14/11/2026). Proyek yang dikerjakan oleh CV KW ini menelan anggaran lebih dari Rp6,5 miliar dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.

Udin mengungkapkan terdapat sejumlah aspek krusial yang dipertanyakan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Pertama, progres fisik berpacu dengan sisa waktu. memasuki pertengahan November 2026, sisa waktu pelaksanaan proyek tercatat tinggal menyisakan sekitar 49 hari kalender menuju batas akhir kontrak pada 31 Desember 2026.

Kedua, kekhawatiran adendum kontrak. Menurut Udin, keterbatasan waktu yang kian menipis turut memunculkan spekulasi dan kekhawatiran akan potensi adanya perpanjangan waktu pengerjaan atau adendum kontrak dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Ketiga, efektivitas pengawasan internal. Udin mempertanyakan ketegasan serta efektivitas fungsi pengawasan dari pihak BPJN Sultra.

“Ironisnya, lokasi proyek rehabilitasi tersebut berada tepat di dalam lingkungan kantor instansi mereka sendiri, sehingga semestinya lebih mudah terpantau secara intensif,” kata Udin.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak BPJN Sulawesi Tenggara melalui Kepala Balai, Ir. Haryono, S.T., M.Si., belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi saat coba dikonfirmasi terkait sorotan publik terhadap proyek tersebut.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Rehabilitasi Kantor BPJN Sultra, Hasim, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp  memberikan respons singkat. “Iya sebentar, iya saya lagi di jalan,” ujarnya singkat, Sabtu (14/11/2026).

Editor : Agus Setiawan