Harga Semen di Kendari Tembus Rp100 Ribu, Jurni Ancam Laporkan Dugaan Mafia ke Polisi

RADAR KENDARI – Harga semen di Kota Kendari yang menembus Rp100 ribu per sak mulai menuai sorotan. Selain mengalami lonjakan harga, bahan bangunan tersebut juga dilaporkan semakin sulit ditemukan di pasaran.

Direktur Diamond Alfa, Jurni, menduga ada praktik permainan harga oleh oknum tertentu yang menyebabkan harga semen di Kota Kendari tidak lagi wajar.

Ia bahkan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah.

Jurni mengungkapkan, harga semen di Kendari saat ini berkisar Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per sak.

Kondisi tersebut dinilainya tidak masuk akal, terlebih jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara (Sultra), seperti Baubau, Buton, dan Muna yang justru memiliki harga relatif lebih rendah.

“Harga di Kota Kendari itu mencapai Rp90 ribu per sak, bahkan ada yang mencapai Rp100 ribu per sak,” ungkap Jurni.

Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari semestinya memiliki akses distribusi dan pasokan bahan bangunan yang lebih memadai.

Karena itu, kenaikan harga yang disertai kelangkaan semen perlu mendapat perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Ini kan gila. Semen sekarang sudah seperti solar, keberadaannya langka. Ini harus menjadi sorotan dan perhatian instansi berwenang, termasuk Pemerintah Kota dan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Jurni mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pengusaha konstruksi dan properti, tetapi juga masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah dengan harga terjangkau.

Sebagai pengusaha properti, ia menilai kenaikan harga semen berpotensi meningkatkan biaya pembangunan perumahan, termasuk rumah subsidi.

Kondisi itu dikhawatirkan membuat pengembang kesulitan mempertahankan harga jual rumah agar tetap terjangkau masyarakat.

“Kasihan masyarakat. Harga bahan baku, khususnya semen, menjadi faktor penting dalam menentukan nilai yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Akibat kenaikan harga ini, harga rumah bisa jauh lebih mahal,” ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah segera menelusuri penyebab kenaikan harga sekaligus memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun permainan dalam rantai distribusi semen.

Jurni bahkan menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani.

“Jika tidak ada sikap tegas, akan saya bawa ke ranah pidana. Saya akan laporkan. Pasti ada mafia yang memainkan harga,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPKU) Kota Kendari, Syarifuddin, membantah adanya praktik mafia yang bermain di balik kenaikan harga semen.

Ia menegaskan, lonjakan harga tersebut merupakan dampak mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan semen dari pabrik.

“Kalau mafia saya pastikan itu tidak ada. Semua itu murni akibat kelangkaan yang disebabkan oleh pasokan dari pabrik yang berkurang. Itu juga semua akibat ada kerusakan mesin pabrik dan masalah teknis lain di pihak pabrik semen,” jelas Syarifuddin.

Ia mengakui, kelangkaan semen turut memengaruhi progres pembangunan di Kota Kendari. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengembang perumahan, tetapi juga pelaksanaan sejumlah proyek pemerintah yang membutuhkan pasokan semen.

“Termasuk proyek-proyek pemerintahan itu kan bergantung terhadap kebutuhan semen. Tapi semua itu murni kendala dari pihak pabrik yang belum bisa memenuhi kebutuhan semen di Kota Kendari,” paparnya.

Syarifuddin menambahkan, pihaknya telah menurunkan tim untuk memastikan penyebab kelangkaan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penimbunan atau praktik permainan harga di tingkat distribusi.

Berdasarkan penjelasan distributor yang diterima pihaknya, pasokan semen di Kendari diperkirakan kembali normal secara bertahap pada November hingga Desember 2026.

Ia menyebut, tambahan pasokan salah satunya direncanakan berasal dari produk Holcim.

“Setelah kita minta penjelasan distributor, pasokan semen di Kota Kendari akan normal pada November sampai Desember. Itu akan ada produk dari Holcim kalau tidak salah,” pungkasnya.

Perbedaan pandangan antara pengusaha properti dan pemerintah daerah ini menjadi pekerjaan rumah bagi instansi terkait.

Pemerintah perlu memastikan penyebab kelangkaan, transparansi distribusi, serta kewajaran harga semen di pasaran agar masyarakat dan sektor pembangunan tidak terus menanggung dampaknya.

Editor : Agus Setiawan