Di Tengah Ancaman Gugur Adipura, TPA Puuwatu Kota Kendari Andalkan Control Landfill

RADAR KENDARI – Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggunakan metode control landfill atau lahan urug terkendali.

Penerapan metode tersebut menjadi perhatian di tengah kebijakan baru Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang menetapkan larangan penggunaan sistem open dumping sebagai salah satu syarat penilaian Program Adipura.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Tajwid, menyampaikan bahwa TPA Puuwatu dalam pengoperasiannya telah menggunakan metode control landfill.

“Pengoperasian TPA (Puuwatu) dengan menggunakan metode control landfill,” ujarnya Tajwid, Jumat (13/11/2026).

Metode ini berbeda dengan open dumping yang hanya membuang sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dan pengendalian yang memadai.

Penggunaan metode control landfill menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah, terutama untuk menekan potensi pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di lokasi pemrosesan akhir.

Kebijakan KLH/BPLH sendiri semakin memperketat penilaian Adipura. Pemerintah daerah yang masih mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping terancam langsung gugur dalam seleksi penghargaan tersebut.

Selain TPA open dumping, keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) liar juga menjadi pelanggaran yang secara otomatis menggugurkan kabupaten/kota dari penilaian Adipura.

Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa dalam skema Adipura terbaru, TPA wajib menerapkan minimal metode controlled landfill. Selain itu, minimal 25 persen sampah daerah harus benar-benar terkelola.

Penilaian tidak lagi hanya berorientasi pada kebersihan visual seperti taman, jalan, dan ruang publik. Namun, mencakup keseluruhan sistem pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir.

TPA dengan sistem open dumping dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah yang dibiarkan terbuka dapat terbawa aliran air permukaan menuju sungai hingga laut. Sementara rembesan air lindi yang tidak terkendali berisiko mencemari air tanah, rawa, dan danau.

Untuk memastikan penilaian berjalan ketat, KLH/BPLH akan melakukan evaluasi secara berkala selama tujuh bulan berturut-turut.

Program Adipura terbaru juga mendorong pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah terpadu, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengumpulan sampah terpilah, pembangunan TPS3R, fasilitas daur ulang hingga pengoperasian TPA yang hanya menerima residu. Melalui skema baru tersebut, pemerintah pusat menargetkan Indonesia Bebas Sampah 2029.

Editor : Agus Setiawan