Pj Wali Kota Kendari Siap Tunaikan Titah Presiden Jokowi

Kendari – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menghadiri undangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (30/11/2023). Pada kesempatan tersebut, Asmawa bersama Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota mendengarkan tujuh arahan orang nomor satu di Indonesia itu.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu mengungkapkan ada tujuh arahan presiden kepada para Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketujuh arahan itu yakni Pj diminta untuk dapat mengendalikan inflasi, selanjutnya mewaspadai perubahan iklim pengaruh El Nino, dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di daerah.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemkot Kendari Berkolaborasi Menekan Laju Inflasi

145 radarkendari.id

Selain itu, kata Asmawa, arahan presiden lainnya, Pj diminta untuk mengalokasikan anggaran stimulan ekonomi dan bantuan sosial, penggunaan produk dalam negeri dengan mengutamakan UMKM, dukungan pemda terhadap program prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan hilirisasi, mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi kepada penyelenggara (alokasi anggaran melalui hibah dan ASN netral), serta jaga kerukunan masyarakat dan kondusivitas wilayah.

“Pemerintah Kota Kendari siap melaksanakan seluruh arahan presiden. Kita semua akan mengerahkan seluruh tenaga agar arahan tersebut bisa terwujud dan mendukung pembangunan yang ada,” kata Asmawa Tosepu, kemarin.

Asmawa mencontohkan beberapa arahan presiden yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Kendari diantaranya seperti upaya pengendalian inflasi didaerah. Dalam mengendalikan inflasi, pihaknya melaksanakan berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah baik ditingkat Kecamatan hingga ditingkat kelurahan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Reses Masa Sidang I Tahun 2023, Arwin Jaring Aspirasi Warga Wuawua – Kadia

100 radarkendari.id

“Pemerintah menghadirkan pasar murah agar bisa menstabilisasi harga pangan di pasar. Selain itu, lewat pasar murah juga masyarakat bisa menjangkau kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Asmawa Tosepu.

Arahan lainnya yang sudah ditunaikan Pemkot Kendari, kata Asmawa, yakni terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia memastikan Pemkot Kendari mendukung penuh penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Salah satu bentuk dukungan Pemkot, kata Asmawa yakni dengan menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 49,9 Miliar. Itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken Pemkot, KPU dan Bawaslu Kota Kendari belum lama ini.

Asmawa Tosepu mengatakan, alokasi hibah daerah dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. “Berkat dorongan dan asistensi dari KPU dan Bawaslu, maka kesepakatan terkait anggaran yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) 2023 dan 2024 kepada penyelenggara pemilu dan pilkada sudah menemui titik kesepakatan,” ungkapnya.

Alokasi hibah daerah ini diyakini bisa meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari terutama dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini termasuk memastikan kemanan dan kondusifitas jelang Pilkada.

“Pilkada tahun 2024 merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek teknis maupun aspek pembiayaan. Semoga memberikan manfaat untuk kemajuan Kota Kendari,” kata Asmawa Tosepu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi instruksi langsung kepada ratusan penjabat (Pj) kepala daerah agar netral pada pemilu serentak 2024. Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.

“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, kemarin.

Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.

Presiden juga meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran. “Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” ujarnya.

Presiden juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.

Arahan Presiden, Waspadai Perubahan Iklim

Badai El Nino masih melanda tanah air termasuk Kota Kendari. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan status siaga kekeringan.

Di Kendari, terdapat lima kelurahan yang terdampak El Nino. Lima kelurahan itu Kelurahan Labibia, Wawombalata, Benua Nirae, Petoaha, dan Kelurahan Tondonggeu.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Fadlil Suparman mengungkapkan, Pemkot Kendari telah menetapkan status siaga kekeringan. Kebijakan itu merujuk pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Kendari Nomor 1307 Tahun 2023.

“Pak Wali Kota sudah menetapkan status siaga. Jadi kita saat ini sudah status siaga bencana kekeringan termasuk siaga air bersih dan Karhutlah (Kebakaran Hutan dan Lahan),” ungkap Fadlil Suparman, kemarin.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, pihaknya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak dan membuka posko komando siaga kekeringan di Kelurahan yang terdampak.

“Kami sudah membuka posko komando. Kami juga sudah menyalurkan air bersih di Kelurahan Labibia pada 40 KK, Wawombalata 30 KK dan Benua Nirae 75 KK, Petoaha 15 KK, dan di Kelurahan Tondonggeu sekitar 100 KK. Khusus di Kelurahan Tondonggeu kami sudah menyiapkan tandon agar masyarakat mudah mengakses air bersih,” ungkap Fadlil Suparman.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengungkapkan, beberapa kelurahan kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga butuh penanganan dari Pemerintah.

Menurutnya, segala antisipasi harus segera dilakukan Pemkot Kendari, karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badai El Nino ini masih berlangsung hingga awal 2024.

“Langkah-langkah yang dilakukan yakni memberikan suplai air bersih yang dilakukan oleh OPD, TNI Polri termasuk melibatkan PDAM dan sekarang sedang didata keluarga yang terdampak tersebut,” ungkapnya.

Selain menangani air bersih, pihaknya juga berupaya meminimalisir dampak gagal panen terhadap 210 haktare sawah di kawasan Amohalo Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga.

Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini, memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggunakan 3 dari 5 mesin pompanya untuk mengalihkan air ke kawasan persawahan Amohalo di Kecamatan Baruga.

Menjaga pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi Daerah

Kendari menjadi salah satu daerah ditanah air yang menjadi lokasi implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN yang dimaksud yakni Kendari Kawasan Industri Terpadu (KKIT) yang berlokasi di Kawasan Tondonggeu. Tak tanggung-tanggung, KKIT telah mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp 1,2 triliun dari Tiongkok.

Kepala Dinas PTSP Kendari, Maman Firman Syah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kendari, Maman Firmansyah menyambut baik kehadiran KKIT di Kota Kendari. Menurutnya, proyek nasional itu memberikan dampak positif terhadap peningkatan invetasi daerah.

“Pemerintah Kota Kendari sangat mendukung (KKIT). Kita permudah izinnya karena ini PSN tentu ada kebijakan yang diterapkan,” ungkap Maman Firmansyah.

Mantan Sekretaris Bapenda Kota Kendari ini menambahkan, progres pembangunan KKIT masih dalam tahap pembebasan lahan. Total lahan yang akan dibebaskan sebanyak 2.900 Persil yang berada diatas lahan seluas 1.300 hektar.

“Saat ini (investor) sementara mengurus AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jika semua sudah rampung termasuk pembebasan lahan maka KKIT akan segera dibangun karena ini menjadi salah satu proyek strategis nasional,” ungkap Maman Firmansyah.

Maman optimis, kehadiran KKIT bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Pasalnya dalam KKIT nantinya akan terbangun Pabrik Baterai, Tempat Pengolahan Limba B3 dan industri lainnya.

“Kalau KKIT terbangun pasti banyak menyerap banyak tenaga kerja. Kehadiran KKIT tentunya juga akan mendorong peningkatan perekonomian daerah,” kata Maman.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana mengatakan, Pemkot Kendari mendukung penuh penetapan Kendari sebagai lokasi KIT (Kawasan Industri Terpadu). Sebagai dukungan terhadap pengembangan kawasan, pihaknya siap mendukung dari sisi kordinasi dengan Kementerian ATR/BPN termasuk kordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian.

“Kawasan Industri Terpadu masuk dalam Program Strategi Nasional (PSN) tahun ini. Pemerintah Kota Kendari senantiasa mendukung program tersebut,” kata Erlis.

Erlis menambahkan, penetapan Kendari sebagai lokasi pembangunan KIT sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari. “Asal tidak bertentangan dengan RTRW tentu kita dukung. Termasuk soal kepemilikan lahan,” ungkapnya.

Sekedar informasi, KKIT akan dibangun diatas lahan seluas 1.300 hektar. Total ada enam Kelurahan yang masuk dalam lokasi pembangunan KKIT meliputi Kelurahan Tondonggeu, Sambuli, Tobimeita, Benua Nirae, Petoaha, Anggalomelai, dan Kelurahan Nambo.

(ADV)