Aksi HMI Kendari di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Berujung Kericuhan, Kader Mengaku Dipukul Satpol PP

RADAR KENDARI – Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (28/9/2026), berujung kericuhan.

Salah seorang kader HMI mengaku mengalami pemukulan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat massa menyampaikan aspirasi.

Aksi tersebut digelar HMI Cabang Kendari untuk meminta Pemerintah Provinsi Sultra membangun monumen sebagai bentuk penghormatan kepada Randi dan Yusuf, yang disebut HMI sebagai pahlawan antikorupsi di Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Yusril, mengatakan massa awalnya masuk ke area Kantor Gubernur Sultra untuk menyampaikan aspirasi secara baik-baik.

Namun, menurut Yusril, situasi berubah ketika Satpol PP berupaya membubarkan dan memukul mundur massa aksi.

“Awalnya kami masuk ke dalam Kantor Gubernur baik-baik. Tetapi langkah yang diambil Satpol PP langsung berupaya memukul mundur massa aksi hingga terjadi penganiayaan terhadap Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UHO Cabang Kendari,” kata Yusril.

Sementara itu, Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Kendari sekaligus jenderal lapangan aksi, Eko Rama, menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Eko, salah seorang kader HMI mengalami luka lebam pada bagian wajah akibat kejadian tersebut.

“Ini adalah bentuk nyata dari gagalnya seorang gubernur dalam mengoordinir bawahannya. Jajaran Satpol PP justru selalu semena-mena terhadap massa aksi dengan mengatasnamakan aturan Perda, bahkan sampai memukul hingga ada korban dari kader HMI Cabang Kendari,” ujar Eko.

Atas kejadian itu, HMI Cabang Kendari mengaku telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polresta Kendari. HMI juga menyatakan akan menempuh langkah hukum dan mengawal proses laporan tersebut hingga tuntas.

“Kami sudah layangkan laporan di Polresta Kendari dan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami juga akan melakukan aksi dalam waktu dekat untuk meminta pertanggungjawaban gubernur,” kata Eko.

Pewarta media ini terus menghubungi pihak Satpol PP maupun Pemerintah Provinsi Sultra untuk mendapatkan keterangan resmi terkait polemik ini.

Laporan : Arif Wicaksono
Editor : Agus Setiawan