Bayar Pajak Makin Praktis, Perlindungan Kian Pasti: Jasa Raharja Dorong Transformasi Layanan Publik

Jakarta — Transformasi pengelolaan pendapatan daerah terus dipacu pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor. Momentum ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Jasa Raharja.

Mengusung tema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, forum ini menitikberatkan pada penguatan sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan pajak guna meningkatkan penerimaan daerah sekaligus kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi sistem kerja, hingga inovasi berkelanjutan.

“Semua pihak harus mengawal agar pengelolaan pendapatan daerah semakin maksimal, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, tampil sebagai narasumber yang memaparkan peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menjelaskan, pihaknya berperan sebagai enabler dengan memanfaatkan integrasi data dan teknologi digital.

“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi bisa dilakukan lebih dini,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam membangun kepatuhan masyarakat.

Menurutnya, kemudahan akses, keterhubungan sistem, dan kepercayaan publik menjadi faktor utama dalam mendorong masyarakat untuk taat pajak.

Lebih jauh, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, serta mitra Samsat di seluruh Indonesia.

Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam menjaga validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan.

Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesiadalam membangun tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tak hanya fokus pada pendapatan, Jasa Raharja juga terus menghadirkan inovasi layanan asuransi kecelakaan yang memberikan kemudahan sekaligus perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan.

Partisipasi dalam rakornas ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi.

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Editor : Agus Setiawan