BoP (Board of Peace) yang Polemik, Dinilai Sesuai dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

RADARKENDARI.ID – Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang masih menjadi perdebatan di masyarakat dunia termasuk Indonesia, merupakan instrumen yang dibentuk sistem internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam webinar bertema “Board of Peace dan Dilema Indonesia: Antara Realitas Politik Dunia dan Janji Setia untuk Palestina” yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG) pada Minggu malam (1/2).

Resolusi DK PBB 2803 menuntut Hamas meletakkan senjata dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Gaza untuk mengakhiri kekerasan, sekaligus mengatur tukar menukar sandera serta menjamin warga Gaza tidak dipaksa keluar dan dapat kembali ke tanah kelahiran mereka.

BoP diharapkan mencapai negative peace (ketiadaan kekerasan) di Gaza terlebih dahulu, kemudian positive peace atau peaceful coexistence di mana kedua negara dapat hidup berdampingan seperti konsep Dasasila Bandung.

Teguh menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan BoP sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang didasarkan pada kepentingan nasional menjaga perdamaian dunia dan memastikan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina.

Ia juga mengungkap kisah jarang diketahui tahun 1992, di mana Presiden Soeharto membantu operasional Kedutaan Palestina di Jakarta saat PLO hampir menutupnya karena kebangkrutan.

Indonesia tidak sendirian dalam BoP. Pada peluncuran di Davos pada 22 Januari lalu, dari 20 pemimpin negara yang hadir, 13 di antaranya berasal dari negara Muslim, termasuk pemimpin dari Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan lainnya.

Mengenai pernyataan tidak resmi Presiden Prabowo akan mengevaluasi keanggotaan jika BoP tidak sesuai harapan, Teguh menyatakan hal itu wajar dan menunjukkan Indonesia tidak memberi cek kosong kepada negara mana pun.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh pergerakan pada 30 Januari lalu dan diutarakan oleh Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Editor : Agus Setiawan