Great Institute : Pemimpin Dunia Harus Kecam Aksi Koboi Trump Atas Penculikan Maduro

RADARKENDARI.ID — Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras aksi militer Amerika Serikat di bawah perintah Presiden Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Tindakan tersebut dinilai sebagai “aksi koboi” yang melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas politik global.

Dalam keterangannya, Teguh menegaskan bahwa tindakan Trump tidak dapat dibenarkan dan hanya akan memperbesar sikap saling curiga di antara negara-negara kekuatan besar (super power).

Teguh menjelaskan bahwa penculikan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026, merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan sebuah negara.

“Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali untuk pertahanan diri atau atas izin Dewan Keamanan PBB,” ujar Dr. Teguh Santosa.

Ia memperingatkan bahwa jika dunia mendiamkan tindakan ini, preseden buruk tersebut bisa menimpa negara mana pun yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat.

Penangkapan Maduro yang diberi sandi Operasi Absolute Resolve dilaporkan melibatkan kekuatan militer yang sangat besar.

Operasi tersebut mengerahkan lebih dari 150 pesawat militer, pasukan khusus Delta Force, unit FBI, serta dukungan intelijen dari CIA.

Pasukan AS melakukan serangan presisi untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela serta menggunakan taktik perang siber guna memuluskan jalur ekstraksi di darat maupun udara.

Motif Minyak di Balik Tuduhan Narkoba

Mengenai tuduhan narko-terorisme yang dialamatkan AS kepada Maduro sejak tahun 2020, Teguh menilai hal itu bukan alasan sah untuk melakukan agresi militer.

Ia menduga ada motif ekonomi tersembunyi di balik langkah drastis Trump tersebut.

“Patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS,” tuturnya.

Greati Institute mendesak para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto, untuk bersikap tegas mengecam tindakan yang “mengangkangi” hukum internasional ini.

Selain itu, PBB diminta segera bertindak untuk menghukum rezim Trump dan memerintahkan pembebasan segera Nicolas Maduro serta Cilia Flores.

“Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme hukum internasional dan prinsip multilateralisme, bukan kekuatan militer sepihak,” pungkas Teguh.

Editor : Agus Setiawan