Harga Baru Pertamax, Derita Baru Bagi Rakyat

Warung kopi di sudut Kota Kendari biasanya riuh oleh diskusi politik lokal atau sekedar candaan lepas pengusir penat.

Namun, beberapa hari terakhir ini, aroma kopi hitam yang pekat kalah menyengat dibanding aroma kegelisahan warga.

Topik pembicaraannya seragam dan berputar di satu hal yakni harga baru Pertamax.

Sebagai seorang pewarta yang kerap “memburu” berita di balik meja warkop, saya mendengarkan langsung curhatan pilu dari berbagai lapisan masyarakat.

Mulai dari sesama pewarta, pengendara ojol, pelaku UMKM, hingga pegawai kantoran, semuanya kompak mengeluhkan kebijakan baru yang mencekik dompet mereka.

Bagaimana tidak, lompatan harga Pertamax dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter bukanlah angka yang kecil.

Bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, kenaikan hampir Rp 4.000 per liter ini adalah pukulan telak di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Keputusan pemerintah atau pihak terkait menaikkan harga Pertamax mungkin didasari oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Namun, di tingkat tapak khususnya di Bumi Anoa ini kebijakan tersebut langsung melahirkan efek domino yang mengkhawatirkan.

Dampak paling nyata yang langsung terlihat di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari adalah terjadinya migrasi massal.

Konsumen yang dulunya setia mengisi kendaraan mereka dengan Pertamax, kini berbondong-bondong “turun kelas” beralih ke Pertalite.

“Biar mesin motor agak gelitik, tidak apa-apalah pakai Pertalite. Kalau paksakan Pertamax, dapur di rumah bisa tidak mengepul,” curhat seorang pewarta kepada saya sambil mengaduk kopi susunya yang mulai dingin.

Secara tertulis, harga Pertalite memang tidak berubah, masih bertahan di angka Rp 10.000 per liter.

Pemerintah mungkin merasa sudah memberikan jaring pengaman bagi rakyat kecil. Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana hitung-hitungan di atas kertas.

Peralihan konsumen Pertamax ke Pertalite justru memicu masalah baru: antrean mengular di setiap sudut SPBU.

Kondisi ini menjadi derita baru yang sangat membebani rakyat karena beberapa alasan utama seperti waktu dan produktivitas yang terbuang.

Warga Kota Kendari kini harus rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantri BBM.

Bagi pekerja harian atau kurir, waktu satu jam yang terbuang di SPBU berarti hilangnya potensi pendapatan yang berharga.

Kemudian kelangkaan akibat lonjakan permintaan, pasokan Pertalite di beberapa SPBU cepat habis sebelum waktunya.

Ironinya, ketika Pertalite habis, masyarakat yang sudah telanjur mengantri mau tidak mau terpaksa membeli Pertamax yang mahal demi tetap bisa bermobilitas, atau beralih ke pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Dari balik meja warkop ini, saya melihat bahwa kenaikan harga Pertamax bukan sekedar angka statistik dalam rilis resmi korporasi atau kementerian.

Ini adalah beban nyata yang berujung pada menurunnya daya beli masyarakat dan terganggunya produktivitas warga Kendari.

Jika kondisi antrean panjang dan potensi kelangkaan Pertalite ini terus dibiarkan tanpa adanya pengawasan ketat atau penambahan kuota yang proporsional, maka jargon “mensejahterakan rakyat” akan semakin jauh panggang dari api.

Rakyat tidak hanya menderita karena dompetnya dikuras oleh Pertamax, tapi juga tenaganya habis dikuras oleh antrean Pertalite.**