Baubau – Krisis energi dan gangguan terhadap rantai pasokan dunia berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas yang memicu terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi di berbagai negara.
Inflasi menjadi perhatian berbagai pimpinan negara di dunia, tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 18 Agustus 2022 bahwa seluruh pihak perlu melaksanakan program kerja yang lebih berdampak demi memastikan bahwa perekonomian bangsa tetap terjaga dan terus tumbuh.
Tingkat inflasi di seluruh wilayah Indonesia mulai menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada bulan September 2022, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang pada September 2022 mencatat inflasi sebesar 5,89% (yoy).
Pada September 2022, inflasi Sultra mengalami kenaikan sebesar 0,42% (mtm) secara bulanan atau meningkat 5,89% (yoy). Secara bulanan, inflasi didorong oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga jasa berbagai komoditas, termasuk angkutan untuk distribusi komoditas pangan yang akhirnya menyebabkan peningkatan harga komoditas pangan.
Peningkatan dan volatilitas harga komoditas pangan bergejolak ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Hal ini dikarenakan dampak kenaikan harga komoditas pangan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli yang rendah. Oleh karena itu, kenaikan inflasi komoditas pangan dapat memicu penurunan kesejahteraan akibat tertahannya daya beli masyarakat.
Sebagai langkah konkret dan responsif dalam memitigasi potensi risiko gejolak harga pangan di Sultra, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah bersinergi untuk melaksanakan beberapa quick wins pengendalian inflasi, antara lain (1) Memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), (2) Konsisten melakukan operasi pasar, pasar murah, dan sidak pasar, (3) Implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), (4) Akselerasi realisasi APBD untuk mendukung distribusi komoditas pangan, dan (5) Perluasan Gerakan TABE DI (TAnam caBE kenDalikan Inflasi).
Gerakan TABE DI dilaksanakan sebagai bentuk implementasi perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sultra yang diwujudkan dengan mendorong budidaya komoditas Cabai secara organik dengan penerapan konsep Urban Farming pada Kelompok Wanita Tani, Kelompok Tani, hingga Pondok Pesantren.
Gerakan TABE DI pertama kali dilaksanakan di Kota Kendari pada 22 Agustus 2022 dan telah diperluas ke berbagai daerah lainnya di Provinsi Sultra, antara lain Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Konawe Utara, hingga Kabupaten Bombana.
Sebagai upaya perluasan implementasi GNPIP nasional, pada 18 Oktober 2022 di Kota Baubau, Sultra dilaksanakan launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Sultra sebagai Road To GNPIP Regional Sulampua.
Selanjutnya, Launching GNPIP Provinsi Sultra dirangkaikan dengan berbagai kegiatan untuk mendukung stabilitas inflasi daerah, antara lain Pasar Murah di Lapangan Lembah Hijau, Simbolis perluasan implementasi Gerakan TABE DI dan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa pemberian bibit cabe, bawang merah, dan sarana prasarana pendukung produksi komoditas di Kota Baubau dan KabupatenButon Selatan, Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KAD) Komoditas Bawang Merah antara Pemerintah Kota Baubau dengan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Komoditas Telur Ayam antara Pedagang Kota Kendari dengan Produsen Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, Leaders Talk “Sinergi Mencapai Kemandirian dan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi” yang menghadirkan Bapak Causa Imam Karana (Kepala KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan selaku Koordinator Wilayah SULAMPUA), Bapak Bahtra Banong (Anggota Komite XI DPR RI) dan Bapak Amirul Tamim (Anggota Komite IV DPD RI), serta Showcase Produk UMKM Unggulan Daerah sebagi bentuk dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra sebagai salah satu co-host Gernas Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gernas Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI) Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2022 mendatang.
Ke depannya implementasi GNPIP di Provinsi Sultra akan terus bertransformasi menjadi GNPIP 2.0 yang dilengkapi semangat digitalisasi pada berbagai program penanganan inflasi di berbagai daerah di Provinsi Sultra. Kolaborasi aktif serta sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan seluruh Stakeholders terkait akan terus diperkuat untuk mewujudkan stabilitas inflasi pangan yang akhirnya mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)
Discussion about this post