Kuota Melejit, Dua Menteri Luncurkan Program Bedah Rumah 2026 di Pesisir Kendari

KENDARI — Kawasan pesisir Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, menjadi titik awal dimulainya program besar pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Sulawesi dan Gorontalo.

Pada Jumat (29/5/2026), Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan secara resmi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.

Peluncuran program ini tidak sekadar seremonial. Dua menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto tersebut turun langsung menyusuri kawasan pesisir Kota Kendari untuk melihat realita di lapangan.

Mereka menyaksikan langsung kondisi rumah-rumah reyot yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas sanitasi yang sangat minim hingga bangunan yang nyaris roboh.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program BSPS tahun ini mengalami lonjakan kuota yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Khusus di Sulawesi Tenggara, jika pada tahun 2025 hanya tersedia sekitar 1.129 unit bantuan, kini pada tahun 2026 jumlahnya melonjak tajam menjadi 8.973 unit.

“Kenaikannya sampai 742 persen. Ini bukti konkrit keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil yang membutuhkan rumah layak huni,” tegas Maruarar di sela-sela kunjungannya.

Ia menambahkan, kesuksesan peningkatan kuota ini tidak lepas dari dukungan penuh DPR RI, khususnya Komisi V, yang aktif memperjuangkan nasib dan hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara di tingkat pusat.

Untuk alokasi BSPS 2026 di wilayah Sulawesi dan Gorontalo, pemerintah menetapkan skala prioritas pembagian wilayah sebagai berikut: Kawasan Pesisir 7.238 unit, Perdesaan 902 unit dan Perkotaan 833 unit.

Khusus untuk Kota Kendari, kuota rumah yang akan dibedah mencapai 548 unit yang tersebar di 11 kecamatan—meningkat drastis dari tahun lalu yang hanya berjumlah 121 unit.

Program ini menyasar MBR dengan bantuan peningkatan kualitas hunian senilai Rp20 juta per unit.

Sebagai gambaran, salah satu calon penerima bantuan di Kelurahan Poasia diketahui hanya memiliki penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Kendari yang dinilai tanggap dan sinergis dalam mendukung program ini.

“Saya senang sekali, Bu Wali Kota juga tadi sudah menyiapkan rusun sebagai alternatif hunian sementara bagi warga selama rumahnya dibedah. Artinya, ada gotong royong yang nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah kota,” puji Maruarar.

Selain memperbaiki kualitas hunian, program BSPS 2026 ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melaui penyerapan tenaga kerja yang masif.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Bahtiar, menjelaskan bahwa proyek fisik ini akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Total tenaga kerja yang terserap diperkirakan mencapai 35.892 pekerja, didukung oleh tenaga pendamping teknis dan program pemberdayaan masyarakat,” jelas Bahtiar.

Tenaga pendamping ini nantinya akan mengawal seluruh proses, mulai dari verifikasi calon penerima, penyusunan anggaran, pengawasan kualitas bangunan, hingga memastikan akuntabilitas proses pembangunan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa program bedah rumah ini adalah bentuk komitmen langsung negara dalam menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Tito mengaku sangat tersentuh setelah melihat langsung kondisi riil warga pesisir.

“Kita ingin masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” kata Tito.

Mendagri juga memuji etos kerja Menteri PKP Maruarar Sirait yang tidak ragu terjun langsung ke lapangan.

Menurut Tito, program ini menjadi langkah krusial untuk terus menekan angka *backlog* (kekurangan) perumahan serta menaikkan derajat kualitas hidup masyarakat miskin secara bertahap dari tahun ke tahun.

Acara peluncuran ini juga terhubung secara virtual melalui konferensi video dengan sejumlah kepala satuan kerja dan penerima bantuan di berbagai provinsi, mulai dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan.

Turut hadir mendampingi dalam agenda tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS RI, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama anggota Komisi V DPR RI asal Sultra Ahmad Safei, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah lainnya.

Editor : Agus Setiawan