Melindungi Warga dari Musibah Kekeringan, Pemkot Kendari Tetapkan Status Siaga

Kendari – Badai El Nino masih melanda tanah air termasuk Kota Kendari. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) menetapkan status siaga kekeringan.

Di Kendari, terdapat lima kelurahan yang terdampak El Nino. Lima kelurahan itu Kelurahan Labibia, Wawombalata, Benua Nirae, Petoaha, dan Kelurahan Tondonggeu.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu memantau kesiapan personil dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan dan dimana saja.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemkot Kendari Dapat 42 Kuota Bedah Rumah

129 radarkendari.id

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, Fadlil Suparman mengungkapkan, Pemkot Kendari telah menetapkan status siaga kekeringan. Kebijakan itu merujuk pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Kendari Nomor 1307 Tahun 2023.

“Pak Wali Kota sudah menetapkan status siaga. Jadi kita saat ini sudah status siaga bencana kekeringan termasuk siaga air bersih dan Karhutlah (Kebakaran Hutan dan Lahan),” ungkap Fadlil Suparman, kemarin.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, pihaknya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak dan membuka posko komando siaga kekeringan di Kelurahan yang terdampak.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pemkot Kendari Menekan Angka Stunting

132 radarkendari.id

“Kami sudah membuka posko komando. Kami juga sudah menyalurkan air bersih di Kelurahan Labibia pada 40 KK (Kepala Keluarga), Wawombalata 30 KK dan Benua Nirae 75 KK, Petoaha 15 KK, dan di Kelurahan Tondonggeu sekitar 100 KK. Khusus di Kelurahan Tondonggeu kami sudah menyiapkan tandon agar masyarakat mudah mengakses air bersih,” ungkap Fadlil Suparman.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengungkapkan, beberapa kelurahan kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga butuh penanganan dari Pemerintah.

Menurutnya, segala antisipasi harus segera dilakukan Pemkot Kendari, karena berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badai El Nino ini masih berlangsung hingga awal 2024.

“Langkah-langkah yang dilakukan yakni memberikan suplai air bersih yang dilakukan oleh OPD, TNI Polri termasuk melibatkan PDAM dan sekarang sedang didata keluarga yang terdampak tersebut,” ungkapnya.

Selain menangani air bersih, pihaknya juga berupaya meminimalisir dampak gagal panen terhadap 210 haktare sawah di kawasan Amohalo Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga.

Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri ini, memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggunakan 3 dari 5 mesin pompanya untuk mengalihkan air ke kawasan persawahan Amohalo di Kecamatan Baruga.

Bentuk Komando Penanggulangan Bencana

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, pihaknya telah membentuk Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Tim ini nantinya bertugas melaksanakan upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu memantau salah satu titik yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kendari.

“Tugas utama komando penanggulangan darurat bencana untuk memulihkan situasi di Kota Kendari khususnya aktivitas pelayanan publik dan aktivitas masyarakat,” kata Asmawa.

“Kemarin kita semua hari Minggu (05/03) menyaksikan bagaimana bencana hidrometeorologi atau angin yang luar biasa kencangnya telah menyapa Kota Kendari dan kemudian menimbulkan bencana bahkan korban. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis termasuk instansi lainnya yang ada di Kota Kendari,” sambungnya.

Disisi lain, sebagai bentu mitigasi, pihaknya menetapkan status tanggap darurat di Kota Lulo. Status tanggap darurat berlaku hingga tujuh hari kedepan.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu tengah berdiskusi dengan perwakilan BNPB dilokasi terdampak puting beliung.

Menurut Asmawa, penetapan status tanggap darurat penting dilakukan dalam rangka melindungi masyarkat dari potensi terjadinya cuaca ekstrim di Kota Kendari.

“Kebijakan ini kita keluarkan setelah berkordinasi dengan aparat terkait mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan OPD dengan melibatkan unsur TNI dan Polri dalam penanganan darurat atas dampak dari kejadian bencana angin kencang,” ungkap Asmawa Tosepu.

Sebagai bentuk penangan, pihaknya dibantu anggota TNI/Polri bersama-sama membantu masyarakat membersihkan dan memperbaiki bangunan (hunian) yang rusak. Disisi lain, pihaknya tengah melaksanakan pendataan kepada seluruh korban yang terdampak dalam rangka penanganan lebih lanjut termasuk untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra, Muhammad Yusup mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari BMKG, cuaca ekstrim masih berpotensi melanda Sultra.

Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya sudah memetakan lokasi potensi bencana di Sultra. Total ada 14 daerah yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi. 14 daerah itu yakni Kendari, Konawe, Kolaka, Konawe Selatan (Konsel), Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara (Kolut), Konawe Utara (Konut), Kolaka Timur (Koltim), Buton Selatan (Busel), Buton Utara (Butur), Konawe Kepulauan (Konkep), Muna Barat (Mubar), Buton Tengah (Buteng), dan Kota Baubau.

“Kami meminta masyarakat agar selalu waspada. Apalagi kondisi cuaca saat ini tidak bersahabat. BMKG memprediksikan potensi cuaca ekstrim akan melanda Sultra sampai sepekan mendatang,” ungkap Yusup.

Guna mencegah timbulnya korban jiwa, Yusup mengimbau seluruh stakeholder terkait terutama BPBD agar melaksanakan mitigasi bencana seperti membangun kordinasi yang aktif dengan seluruh pemangku kepentingan diantaranya BMKG, TNI/Polri dan seluruh pilar sosial terkait kebencanaan.

Disisi lain, Yusup meminta BPBD ditingkat daerah untuk melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana misalnya dengan membentuk kelompok Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) dan Rumah Ibadah Tangguh Bencana (RITANA).

Yusup menjelaskan, program KATANA dan RITANA penting untuk dihadirkan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pencegahan dan penanganan bencana.

“Program ini sangat baik untuk digalakkan terutama ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga jika terjadi bencana masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghadapinya,” kata Muhammad Yusup.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Kendari, Sugeng Widarko mengungkapkan sudah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di Sultra. Menurutnya, cuaca ekstrim masih berpeluang melanda sebagian besar wilayah Sultra sejak 6 – 11 Maret mendatang.

Sugeng menjelaskan, cuaca ekstrim yang melanda Sultra terutama Kota Kendari belakangan ini dipicu oleh peningkatan aktivitas indeks liabilitas sedang sampai kuat dan pola konvektif skala lokal.

“Massa udara basah lapisan rendah terkonsentrasi di wilayah Sultra sampai lapisan 700 mb mencapai 70-90 persen, bersama hangatnya suhu permukaan air laut di wilayah sekitar Sultra terutama bagian Teluk Bone, Perairan Menui Kendari, dan Laut Banda sehingga menambah pasokan uap air cukup tinggi untuk mendukung pembentukan awan hujan cukup tinggi,” ungkap Sugeng.

Sugeng menyebut, terdapat 13 daerah di Sultra yang berpotensi dilanda cuaca ekstrim hingga 11 Maret mendatang yakni Kota Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Kolaka Utara, Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Timur.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada khususnya akan dampak curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, guntur, pohon tumbang, dan jalan licin,” kata Sugeng.

Sekedar informasi, berdasarkan hasil pendataan Pemkot Kendari, kerugian yang ditimbulkan cuaca ekstrim kemarin yakni meninggal 1 orang, luka-luka 2 orang, pohon tumbang 282 pohon, rumah rusak 212 unit, fasilitas umum rusak 16 bangunan, dan bangunan swasta rusak 4 unit.

(ADV)